Kemendagri Dorong Pengendalian Belanja Nonprioritas dan Penguatan Regulasi

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menggelar rapat evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Utara. Fokus rapat adalah efektivitas belanja daerah, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan perencanaan anggaran.

Evaluasi ini dilakukan mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan juga untuk menindaklanjuti isu-isu strategis lintas kementerian dan lembaga. 

“Evaluasi dilakukan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah yang mendukung prioritas nasional,” ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, yang dikutip, Kamis, 11 September 2025.
 

Baca juga: APBD DKI 2026 Fokus Diarahkan ke Pendidikan hingga Mitigasi Banjir

Hasil evaluasi menunjukkan persoalan mendasar dalam struktur APBD Sulawesi Utara. Tingginya belanja pegawai dan rendahnya alokasi infrastruktur yang belum memenuhi mandatory 40 persen menjadi sorotan penting. 

“Oleh karenanya perlunya pengendalian belanja nonprioritas, inovasi pendanaan, penguatan regulasi,” jelas Agus.

Selain itu, ditemukan lemahnya tagging program stunting dan kemiskinan ekstrem. Permasalahan PAD serta kinerja BUMD juga menjadi perhatian dalam pembahasan. 

“Dalam hal menyusun rencana kegiatan perlu dilakukan tagging yang terukur dan tepat sasaran sehingga dalam pelaksanaannya dapat berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agus.

Rapat juga menyoroti belanja hibah dan bantuan sosial yang masih besar porsinya dalam APBD. Alokasi ini dikhawatirkan mengurangi ruang fiskal bagi belanja produktif. 

“Perlu pengendalian terhadap belanja hibah atau bansos agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif,” pungkas Agus.