Jakarta: Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan kelanjutan program penanganan banjir, yaitu normalisasi Sungai Ciliwung. Program itu ditargetkan rampung pada 2026. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung segmen Pengadegan-Rawajati. Berdasarkan catatan, lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 kilometer.

“Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya (pembebasan lahan). Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025," kata Nusron saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 15 Maret 2025.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan, pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Mei 2025. Sehingga, pembangunan fisik dimulai.

"Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025," ungkap dia.
 

Baca juga:  Normalisasi Kali Ciliwung, Pemprov Jakarta akan Bebaskan 634 Bidang Tanah

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan normalisasi dapat berlangsung tanpa kendala dari sisi teknis maupun administrasi. Pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta fokus mempercepat pembebasan lahan.

Dengan demikian, pembangunan sheet pile di dinding Sungai Ciliwung dapat segera berlangsung. Dody mengeklaim, normalisasi dapat mengurangi potensi banjir Jakarta hingga 40 persen.

“Sungai Ciliwung memiliki peran besar dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal," kata Dody.