Pejabat Senior Hamas Sebut Kemungkinan Menolak Proposal Trump

Gaza: Pejabat senior Hamas menyatakan kepada BBC, bahwa kelompoknya kemungkinan besar menolak rencana damai 20 poin Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam wawancara yang disiarkan pada Selasa, 30 September 2025, pejabat tersebut menilai proposal Trump lebih menguntungkan Israel, dan mengabaikan kepentingan rakyat Palestina.

Melansir BBC, salah satu poin utama keberatan Hamas adalah permintaan pelucutan senjata total yang mereka anggap tidak realistis. Hamas juga menolak rencana pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza, yang mereka anggap sebagai bentuk pendudukan baru.

"Rencana ini hanya melayani kepentingan keamanan Israel dan bukan solusi bagi rakyat kami," ujar pejabat tersebut, dikutip dari BBC, 1 Oktober 2025.

Diskusi internal Hamas disebut-sebut melibatkan pimpinan dari dalam dan luar wilayah Gaza. Komandan militer Hamas di Gaza, Ez al-Din al-Haddad, dikabarkan menjadi pihak yang paling keras menolak rencana tersebut dan bersikukuh untuk melanjutkan perlawanan bersenjata.

Sementara itu, tokoh-tokoh Hamas di luar Gaza disebut mulai tersisih dari pengambilan keputusan karena tidak memiliki kontrol langsung atas para sandera.

Hamas juga keberatan dengan syarat agar semua sandera Israel diserahkan sekaligus. Menurut mereka, itu berarti mengorbankan satu-satunya alat tawar mereka tanpa jaminan bahwa Israel akan menepati janji tidak melanjutkan operasi militer setelah pembebasan.

Selain itu, peta wilayah Gaza yang dirilis oleh pemerintahan Trump menunjukkan rencana pembentukan zona penyangga di sepanjang perbatasan selatan dengan Mesir. Jika zona ini dikelola bersama oleh Israel, maka akan menjadi titik keberatan serius bagi Hamas.
 

Baca Juga: Proposal 20 Poin Trump, Hikmahanto Soroti Peran Strategis Indonesia

Beberapa ketentuan dalam rencana tersebut juga ditentang oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri, yang menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di beberapa bagian Gaza, dan bahwa Israel tetap menolak pembentukan negara Palestina.

Sikap ambigu Netanyahu ini menambah keraguan Hamas atas niat sebenarnya Israel dan AS di balik rencana tersebut.

"Tidak ada jaminan bahwa setelah sandera dikembalikan, Israel tidak akan melanjutkan serangan. Apalagi mereka baru saja mencoba membunuh pimpinan Hamas di Doha," ujar sumber Hamas kepada BBC.

Meskipun demikian, sejumlah warga Gaza mendukung rencana tersebut bukan karena isinya, tetapi karena ingin segera menghentikan perang.

"Rencana ini punya banyak kekurangan, tapi jika itu bisa mengakhiri penderitaan kami, maka saya dukung," ujar warga bernama Khadar Abu Kweik kepada BBC. Namun di sisi lain, jurnalis Palestina Fathi Sabah memperingatkan bahwa penolakan terhadap rencana ini justru bisa menjadi pembenaran bagi Israel untuk melanjutkan serangan secara lebih luas dengan dukungan Barat.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 66.097 orang telah tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Jumlah ini mencerminkan skala kehancuran yang dialami wilayah tersebut.

Dalam laporan sebelumnya, PBB juga telah menyatakan bahwa kelaparan telah terjadi di Kota Gaza dan bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida, klaim yang dibantah keras oleh pemerintah Israel.