PLN Butuh Rp3.000 Triliun Buat Kebut Transisi Energi

Jakarta: PT PLN (Persero) membutuhkan investasi sekitar Rp3.000 triliun untuk menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang menjadi landasan percepatan transisi energi dan kemandirian pasokan listrik nasional.
 
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan RUPTL 2025-2034 menetapkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen di antaranya berbasis energi baru terbarukan (EBT).
 
"PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Satu-satunya cara bergerak maju adalah melalui kolaborasi," ungkap Darmawan dikutip dari Antara, Rabu, 19 November 2025.
 
Menurut dia, pengembangan sistem tersebut memerlukan pembangunan 48 ribu kilometer jaringan transmisi dan 109 ribu MegaVolt-Ampere (MVA) gardu induk. Total kebutuhan investasi mencapai Rp3.000 triliun dalam sepuluh tahun.
 
Ia menambahkan, realisasi RUPTL akan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, memperkuat ketahanan energi, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pergeseran dari energi impor menuju energi domestik.
 

Baca juga: Dukung Transisi Energi Bersih, ADB Kucurkan Pinjaman USD470 Juta ke PLN

 

Dukung mimpi pertumbuhan ekonomi 8%

 
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan percepatan kemandirian energi melalui RUPTL merupakan fondasi untuk mencapai visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun ke depan.
 
"Tidak ada cerita pertumbuhan ekonomi delapan persen tanpa kelistrikan yang optimal," tutur Qodari.
 
Ia menjelaskan pasokan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau menjadi simpul pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, digitalisasi sekolah, dan kegiatan ekonomi di daerah terpencil.


(Ilustrasi Gedung PLN. Foto: dok PLN)
 

Ada 10 ribu lokasi 3T yang belum ada listrik

 
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu menyebut rasio elektrifikasi yang dilayani PLN saat ini mencapai 98,54 persen. Namun diakui masih terdapat lebih dari 10 ribu lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menerima layanan penuh.
 
Ia mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian elektrifikasi di wilayah tersebut dalam lima tahun ke depan, termasuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu dan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 80 ribu desa.
 
Jisman menegaskan transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan akan dilakukan dengan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, dan keadilan, mengingat potensi energi hijau Indonesia sangat besar.
 
Dalam acara Electricity Connect 2025, Pemerintah, PLN, dan para pelaku industri ketenagalistrikan sepakat memperkuat sinergi untuk menjalankan agenda nasional tersebut, memastikan RUPTL menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.