Indonesia Komitmen Genjot Energi Terbarukan di Asia

Jakarta: Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam menggenjot energi baru terbarukan (EBT) di panggung Asia. Hal ini dilakukan melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa klasifikasi hingga sertifikasi pada industri maritim dan kapal.

Melalui keanggotaan di Asian Classification Societies (ACS), BKI turut serta dalam kegiatan Technical Management Group (ACS TMG) dan ACS Seminar 2025. Acara ini diselenggarakan ACS di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 18-22 Agustus 2025.

Senior Manager Konvensi BKI Aditya Trisandhya Pramana mengatakan, dalam kegiatan TMG dilakukan pembahasan mengenai perkembangan aturan terbarukan internasional dari IMO dan EU yang dapat berdampak kepada kapal-kapal asia.

"Ini membahas mengenai turunan guidelines atau guidance atau FAQ yang dapat diberikan ACS kepada regional Asia," ungkap Aditya dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 20 Oktober 2025.
 

Baca juga: Cetak Industri Maritim Berdaya Saing, Kualitas SDM Perkapalan Mesti Ditingkatkan

(Ilustrasi. Foto: dok MI)
 

Potensi penggunaan B-40 pada kapal militer

Dalam sesi pemaparan, perwakilan BKI menyampaikan informasi mengenai potensi pengembangan biofouling guidelines dimana sebelumnya telah dilakukan pertemuan global di Bali dalam rangka membahas dampak aturan tersebut dan implementasi di dunia. Sebagai informasi, Australia dan New Zealand telah menerapkan aturan ini secara nasional.

Dalam kegiatan selanjutnya, yaitu ACS Seminar, BKI juga memaparkan materi tentang implementasi penggunaan bahan bakar alternatif yaitu B-40 berbahan dasar crude palm oil (CPO) pada seminar ACS 2025.

Hal ini menarik perhatian peserta forum dan memicu diskusi, antara lain potensi penggunaan B-40 pada kapal-kapal militer serta upaya yang dilakukan Indonesia dalam mendorong penggunaannya, mengingat Indonesia dan Malaysia adalah termasuk produsen dan eksportir sawit dalam skala besar.

"BKI akan senantiasa melakukan peningkatan keterlibatan di dalam forum Internasional untuk menyelaraskan industri maritim nasional dengan regulasi yang ada serta menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi nasional," tegas Aditya.