Ekonomi Jakarta Triwulan III-2025 Melambat Dipengaruhi Kerusuhan

Jakarta: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta mengemukakan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III-2025 cenderung melambat dipengaruhi berbagai sebab. Salah satunya kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Ekonomi Jakarta triwulan III-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh sebesar 4,96 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 yang tumbuh sebesar 5,18 persen (y-on-y).

"Kerusuhan itu menyebabkan dampak terhadap aktivitas ekonomi Jakarta terhambat cukup signifikan sehingga tumbuh 4,96 persen. Tutupnya mal-mal, transaksi-transaksi perdagangan benar-benar anjlok," kata Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 6 November 2025.
 

Iwan mencatat kerusuhan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya potensi pendapatan pemerintah akibat tak ada mobilitas selama beberapa hari. Akibatnya, konsumsi masyarakat melambat serta penundaan investasi maupun ekspansi usaha oleh pelaku usaha.

"Dampak lanjutannya, orang mengurangi pengeluaran dan investasi berkurang," ujar Iwan.

Hal ini tercermin dari komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18 persen (yoy). Sementara investasi juga tumbuh 3,67 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,50 persen (yoy).

Iwan mengatakan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi pola konsumsi masyarakat yang lebih rendah. Ini juga sejalan dengan berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), normalisasi mobilitas masyarakat usai libur anak sekolah, serta minimnya hari libur nasional di triwulan III 2025.


Ilustrasi ekonomi naik. Foto: Metrotvnews.com/Khairunnisa Puteri M.

Namun demikian, berbagai upaya cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak.  Antara lain melalui perbaikan fasilitas umum, penggratisan transportasi Transjakarta, penebalan bantuan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako serta mendorong penyelenggaraan acara besar, dinilai mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.

Seiring dengan itu, konsumsi pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan dengan laju pertumbuhan 20,06 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,16 persen; yoy). Hal ini dipengaruhi oleh dibukanya blokir anggaran oleh Pemerintah Pusat terkait kebijakan efisiensi, sehingga realisasi belanja barang, subsidi dan bantuan sosial (bansos) mencatat akselerasi.

"Kita harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah DKI Jakarta karena pengeluaran itu yang menahan perlambatan ekonomi," kata Iwan.