Dolar AS Beringas saat Trump Tetapkan Tarif Impor ke 14 Negara

New York: Dolar Amerika Serikat (AS) menguat tajam terhadap mata uang utama lainnya pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus kepada 14 negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan.
 
Mengutip Xinhua, Selasa, 8 Juli 2025, indeks dolar, yang mengukur nilai tukar greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,53 persen menjadi 97,480.
 
Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1719 dari USD1,1779 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3612 dari USD1,3653 pada sesi sebelumnya.
 
Sementara dolar AS dibeli 146,18 yen Jepang, lebih tinggi dari 144,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 0,7983 franc Swiss dari 0,7935 franc Swiss.
 
Mata uang Negeri Paman Sam itu juga naik menjadi 1,3662 dolar Kanada dari 1,3604 dolar Kanada. Sedangkan, dolar AS turun menjadi 9,5113 kronor Swedia dari 9,5581 kronor Swedia.
 

Baca juga: Tok! Indonesia Kena Tarif Trump 32%, Berlaku 1 Agustus

(Dolar AS. Foto: Freepik)
 

AS mulai patok tarif Trump

 
Trump mengunggah surat kepada para pemimpin beberapa negara di platform media sosialnya, yang mengatakan ia akan mengenakan tarif sebesar 25 persen pada Jepang dan Korea Selatan.
 
Ia juga mengirim surat kepada para pemimpin Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, Myanmar, Afrika Selatan, dan Laos, yang semuanya menguraikan tarif yang mendekati tingkat yang sebelumnya diumumkan untuk setiap negara pada awal April lalu.
 
Di sisi lain, investor khawatir Brussels mungkin tidak dapat mengamankan kesepakatan dengan Washington sebelum batas waktu karena kemajuan perjanjian dengan Uni Eropa lambat, meskipun ada beberapa putaran negosiasi.
 
Sebagian besar mitra dagang AS menghadapi prospek bea masuk yang lebih tinggi pada akhir moratorium 90 hari pada tarif timbal balik 'Hari Pembebasan' Trump pada Rabu.
 
Trump juga mengancam tarif tambahan 10 persen pada negara-negara yang sejalan dengan apa yang dianggapnya sebagai kebijakan 'anti-Amerika' dari ekonomi negara berkembang BRICS.