MUI Resmi Haramkan Vape

Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan bahwa seluruh aktivitas dari penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik berstatus hukum haram.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis penetapan fatwa seperti dikutip dari laman resmi MUI, dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.
 

Keputusan fatwa ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan pada 6 November 2026.

Adapun dasar pertimbangan utama terbitnya fatwa ini dilandasi oleh dampak buruk nyata dari penggunaan rokok elektrik bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun kondisi sosial.

Fatwa MUI menjabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.


Ilustrasi vape. Foto: Freepik.com.

Keharaman fatwa ini tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna akhir, melainkan memperluas cakupannya hingga ke aspek bisnis serta potensi penyalahgunaannya. 

Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit melarang penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi hingga memperjualbelikan rokok elektrik yang diputuskan berstatus hukum haram.

Atas penetapan hukum tersebut, MUI memberikan rekomendasi mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-Undang yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh disertai sanksi tegas. Hal ini demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari paparan dampak negatif yang ditimbulkan.