Legislator Minta Pembiayaan Haji 2025 Ditekan

Jakarta: Kementerian Agama didorong untuk bisa menekan atau menurunkan biaya haji 2025. Hal itu dinilai sesuai pesan Presiden Prabowo Subainto yang berharap biaya haji 2025 turun.

"Komponen ini masih bisa ditekan seperti di penerbangan. Garuda Indonesia kan punya pemerintah, Kemenag bisa melakukan pendekatan agar bisa ditekan. Artinya biaya penerbangan yang sebelumnya Rp34,3 juta bisa diturunkan karena komponen paling besar Bipih ada di penerbangan," kata Achmad dalam RDP dengan Dirjen PHU Kemenag dan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Dia juga mengingatkan Kementerian Agama agar dapat meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Apalagi, banyak jemaah haji yang berasal dari petani harus menabung puluhan tahun.

"Pengalaman kita selama ini banyak masalah yang harus tidak terjadi, namun terjadi. Akibat kurang sigap, cermat dalam menangani masalah haji. Harapan kami untuk 2025 pelayanan haji terhadap persoalan seperti tahun 2024 tidak terulang lagi," ujar dia.
 

Baca Juga:  Usulan Biaya Haji Rp93,3 Juta Dinilai Terlalu Tinggi

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sebesar Rp93.389.684 per jemaah. Dari jumlah tersebut pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar 70 persen, atau mencapai Rp65.372.779, dan 30 persen berasal dari nilai manfaat sebesar Rp28.016.905.

"Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji (Bipih) tersebut mencangkup biaya penerbangan, akomodasi Makkah dan Madinah, biaya hidup, serta paket layanan Masyair. Sementara paket layanan konsumsi dan sisanya dibebankan pada nilai manfaat," kata Hilman.

Usulan anggaran operasional haji reguler dengan berbagai pertimbangan dan asumsi dasar, seperti nilai tukar rupiah Rp16 ribu per USD1. Kemudian, nilai tukar Rp4.266 per SAR1, dan jumlah kuota yang mencapai 221 ribu jemaah.