CEO Danantara: Reformasi Perizinan Investasi Bikin Proyek Tak Lagi Mandek Berbulan-bulan

Jakarta: Menteri Investasi dan Hilirisasi dan CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pemerintah tengah mempercepat reformasi perizinan guna memangkas hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat realisasi investasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dalam diskusi pada ajang CNA Summit: Smart Growth Navigating Investment and Innovation in a New Era, Rosan mengungkapkan proses perizinan proyek di masa lalu kerap memakan waktu panjang, bahkan hingga berbulan-bulan. Kondisi tersebut membuat kepastian usaha menjadi rendah dan berpotensi menahan arus modal masuk.

"Dulu, bisa 10 hari, bisa 20 hari, bisa tiga bulan, bisa enam bulan. Sekarang, jika kementerian yang ditunjuk tidak memberikan tanggapan kepada kami atau melewati batas waktu, saya akan menerbitkan lisensi," ujar Rosan, dikutip Jumat, 6 Februari 2026.

Menurut dia, mekanisme baru tersebut memberi batas waktu yang jelas bagi kementerian dan lembaga terkait dalam merespons permohonan izin. Apabila tenggat terlewati, penerbitan izin dapat diproses langsung agar proyek tidak tertunda. Skema ini diharapkan mempercepat eksekusi investasi sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Percepatan perizinan menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi riil, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Dengan waktu realisasi proyek yang lebih singkat, kontribusi investasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas industri diproyeksikan meningkat.
 

Baca juga: Hilirisasi dan Energi Terbarukan Jadi Magnet Baru Modal Global ke Indonesia

(Ilustrasi reformasi birokrasi. Foto: incaschool.sch.id)
 

Selain itu, penyederhanaan birokrasi dinilai dapat memperkuat persepsi positif investor terhadap iklim usaha domestik. Kepastian waktu dan proses menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi, terutama bagi perusahaan global yang membandingkan berbagai negara tujuan.

Pemerintah menargetkan reformasi tersebut berjalan seiring dengan penguatan koordinasi lintas kementerian serta pemanfaatan sistem digital dalam layanan perizinan.

Upaya ini diharapkan mampu menurunkan biaya ekonomi tinggi sekaligus mempercepat transformasi struktural menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. (Muhammad Adyatma Damardjati)