Pemprov DKI Matangkan Program LPDP Khusus Jakarta

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mematangkan rencana program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) khusus Jakarta. Pemprov DKI melibatkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pusat dalam merancang program beasiswa pendidikan bagi masyarakat Jakarta tersebut.

“Sedang dalam pematangan persiapan. Bappeda, kemudian Dinas Pendidikan, Asisten dan Sekda sedang memfinalisasi kerja sama dengan LPDP Pusat,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 4 Mei 2026.

Pramono menjelaskan Pemprov DKI menggandeng LPDP Pusat dalam program beasiswa ini untuk mempersingkat waktu agar segera terealisasi. Sebab, jika institusi LPDP khusus Jakarta didirikan terlebih dulu, prosesnya akan memakan waktu lama.

“Kalau didirikan institusinya di DKI Jakarta prosesnya terlalu lama, padahal kami ingin mudah-mudahan tahun depan LPDP-nya untuk Jakarta bisa mulai dibagikan,” jelas Pramono.

Sebelumnya, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta berencana mengirim sekitar 100 mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui skema LPDP. Dari jumlah tersebut, Pramono memastikan akan ada kuota khusus bagi putra-putri Betawi dan warga Jakarta.

"Pada tahap awal, kami akan mengirim kurang lebih 100 mahasiswa. Dari situ saya akan memberikan kuota untuk anak-anak Betawi dan anak Jakarta. Karena bagaimanapun, sebagai Ibu Kota dan sesuai undang-undang, kita juga harus memberikan kesempatan bagi mereka untuk sekolah di luar negeri," kata Pramono.


Ilustrasi. Medcom

Pramono juga mengungkapkan rencana pembentukan LPDP Jakarta sebagai program beasiswa daerah yang akan melengkapi skema bantuan pendidikan yang sudah ada. Program ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ibu Kota.

Menurut dua, LPDP Jakarta akan difokuskan untuk mendukung mahasiswa berprestasi, khususnya dari kalangan Betawi, agar dapat menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Selama ini, Pemprov DKI memiliki program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Namun, sebelumnya kedua program tersebut hanya mencakup jenjang pendidikan sarjana (S1).

Pramono memastikan cakupan bantuan pendidikan tersebut telah diperluas hingga jenjang magister (S2) dan doktoral (S3). Untuk studi ke luar negeri tetap akan difokuskan melalui skema LPDP yang dikelola bersama pemerintah pusat.

"Baik KJP maupun KJMU sekarang sudah bisa untuk S2 dan S3. Tetapi untuk ke luar negeri memang harus melalui LPDP yang akan diatur oleh Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan," ujar Pramono.

Dengan adanya LPDP Jakarta dan kerja sama dengan LPDP pusat, dia berharap dapat membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Jakarta untuk mengakses pendidikan berkualitas global, sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia di tingkat internasional.