Legislator Golkar Diminta Susun Regulasi dan Anggaran Bencana Daerah

Jakarta: Partai Golkar akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahap II Tahun 2025 dengan fokus utama meningkatkan kesiapsiagaan legislator daerah terhadap isu kebencanaan. Bimtek ini berlangsung di Jakarta pada 10-12 Desember 2025.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimtek, Zufikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa serangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi penekanan penting agar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD memiliki sensitivitas tinggi.

"Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zufikar melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Desember 2025.
 

Zufikar mengatakan bencana alam di sejumlah daerah tersebut menjadi pengingat. Bahwa isu kebencanaan adalah mandat moral dan politik yang harus diutamakan.

Dalam Bimtek ini, anggota DPRD dari Fraksi Golkar dibekali tiga kemampuan utama yang berfokus pada penguatan sistem kebencanaan daerah. Pertama, penyusunan regulasi yang ditujukan agar legislator mampu menyempurnakan peraturan daerah (Perda) kebencanaan dan tata ruang yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.

Kedua, terkait alokasi anggaran kontingensi. Hal ini guna mendesak adanya alokasi dan pencadangan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD. 

"Tujuannya, agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat proses administrasi," kata Zufikar.

Ketiga, terkait koordinasi penanganan guna memahami dan menguatkan tata koordinasi penanganan bencana antara pemda, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.


Logo Partai Golkar. Foto: Dok. Media Indonesia (MI).

"Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujar Zufikar.

Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar itu mengatakan Panitia Bimtek Golkar memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Fraksi DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana. Khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menuturkan, keputusan tersebut merupakan instruksi langsung agar para legislator tetap standby di daerah masing-masing. Mereka diminta fokus membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

"Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujar Zufikar.