Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Cetak Biru Perekonomian Mesti Dijalankan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian Indonesia. Cetak biru tersebut termaktub secara jelas dalam amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita," kata Presiden dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Kepala Negara menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 dengan gamblang menjabarkan sistem perekonomian yang seharusnya dijalankan oleh bangsa Indonesia. Ia yakin apabila Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan dengan baik, murni, dan konsekuen, Indonesia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin menjadi negara yang makmur dan adil.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo memaparkan bahwa hasrat rakyat Indonesia tidaklah berlebihan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat tidak bercita-cita untuk hidup berlimpah dengan harta dan kekayaan.

Presiden Prabowo Subianto dalam paripurna DPR Rabu, 20 Mei 2026. Dokumentasi/ Tangkapan layar.

Menurut dia rakyat memiliki mimpi-mimpi sederhana yang sangat mendasar. Mereka ingin dapat hidup dengan layak, menikmati makan yang cukup setiap hari, serta mampu berobat ketika anggota keluarga sedang sakit.

Selain itu, rakyat juga bercita-cita memiliki tempat tinggal yang layak, menyaksikan anak-anak mereka berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat, serta mengharapkan orang tua mereka dapat bekerja dengan pendapatan yang memadai.

Presiden menegaskan bahwa semua itu adalah mimpi dan harapan sejati dari rakyat Indonesia. Setelah melakukan evaluasi dan mencermati berbagai angka serta besarnya kekayaan nasional, Presiden Prabowo mengaku semakin yakin bahwa menjalankan UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama.

"Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita," ungkapnya.

Menurut Presiden, seluruh komponen bangsa tentu menginginkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berkeyakinan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia.

"Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Prabowo menyebut bahwa cita-cita para pendiri bangsa tidak lain adalah kemakmuran yang merata. Ia meyakini hanya dengan menjalankan amanat konstitusi itulah Indonesia dapat mencapai cita-cita luhur tersebut.