Laporan PBB Sebut Tensi Global dan Kenaikan Harga Pukul Ekonomi Asia Pasifik

New York: Eskalasi konflik Timur Tengah kini menghadirkan tekanan baru bagi lanskap ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. Terganggunya rantai pasok energi, pasar komoditas, hingga konektivitas perdagangan global diproyeksikan akan memperdalam ketidakpastian ekonomi yang saat ini sudah berada di level tinggi.

Melansir Xinhua, Selasa, 21 April 2026, Laporan Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik edisi 2026 yang dirilis oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik menyoroti lonjakan harga energi dan pangan global yang beriringan dengan tren pelemahan permintaan negara maju, telah meredupkan prospek pertumbuhan ekonomi sekaligus mengerek biaya hidup masyarakat di kawasan Asia dan Pasifik.

Hasil survei tersebut memproyeksikan trajektori pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik akan terkoreksi menjadi rata-rata empat persen pada 2026, turun dari capaian 4,6 persen pada 2025.

Sebaliknya, laju inflasi diprediksi merangkak naik ke level 4,6 persen pada tahun ini, mengikis kemajuan stabilitas harga yang sempat dicapai kawasan tersebut. Kendati mengalami perlambatan, dalam laporan tersebut Asia Pasifik diyakini masih akan mempertahankan statusnya sebagai kawasan berkembang dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

(Ilustrasi. Foto: Freepik)

Beralih ke permintaan domestik

Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik menilai negara-negara Asia Pasifik perlu secara bertahap mengurangi ketergantungan pada model pertumbuhan yang digerakkan oleh ekspor dan mulai mengkapitalisasi kekuatan permintaan domestik serta regional.

Dalam laporan tersebut menyebutkan langkah prioritas yang harus dieksekusi mencakup eskalasi produktivitas, perluasan jaring pengaman sosial, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan infrastruktur digital. Di tengah fragmentasi ekonomi global, integrasi dan kerja sama kawasan juga menjadi benteng pertahanan yang sangat vital.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik Armida Salsiah Alisjahbana memperingatkan bahwa pembuat kebijakan saat ini dihadapkan pada ancaman proteksionisme perdagangan dan ketidakpastian ekonomi global.

“Dampak akhirnya akan tidak proporsional bagi negara-negara dengan ruang lingkup dukungan kebijakan yang lebih kecil dan bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap perlindungan sosial,” tegas Armida.

Kondisi ini diperparah oleh kerentanan utang publik yang membengkak dan tren suku bunga tinggi akibat inflasi, yang pada akhirnya membelenggu kemampuan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi.

Transisi energi terbarukan

Dalam laporan tersebut menegaskan krisis energi global yang tengah berkecamuk justru membuka jendela peluang bagi Asia Pasifik untuk mengakselerasi kedaulatan energi melalui ekspansi energi terbarukan.

Langkah tersebut diyakini mampu memulihkan defisit pencapaian selama bertahun-tahun, sekaligus mengembalikan kawasan dalam merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan terkait aksi iklim.

Dalam tajuk pengantarnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa melepaskan diri dari energi fosil kini menjadi sebuah keniscayaan. "Kita menyaksikan secara langsung dampak ketergantungan pada bahan bakar fosil, di mana setiap konflik berisiko mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global,” tegas Guterres.

Terlepas dari kerentanan itu, Gutteres menggarisbawahi kawasan Asia-Pasifik telah lama menjadi mesin pertumbuhan global, ditandai dengan ketahanan ekonomi, prospek pertumbuhan yang stabil, dan ekonomi yang inovatif.

Meski demikian, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik memberikan peringatan peta jalan transisi energi harus dirancang secara cermat untuk menghindari konsekuensi sosial ekonomi yang tidak diinginkan.

Langkah untuk menekan energi fosil dan memperluas energi terbarukan jika dieksekusi tanpa metrik yang terukur dan mengabaikan konsultasi publik justru berisiko meningkatkan inflasi, melemahkan postur fiskal negara, serta memperdalam jurang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada masyarakat.