Pemerintah Bentuk Tim untuk Lindungi WNI di Timur Tengah

Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membentuk tim merespons konflik di Timur Tengah. Langkah ini sebagai upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI), yang hingga saat ini masih berada di kawasan konflik itu. 


Tim tersebut dibentuk menyusul meningkatnya tensi geopolitik di wilayah Timur Tengah. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan, tim ini akan memantau perkembangan situasi konflik secara intensif, sehingga pemerintah dapat bergerak cepat untuk melindungi WNI jika kondisi keamanan semakin memburuk.

"Kami membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan-perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI," kata Heni dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Maret 2026.

Sejalan dengan pembentukan tim tersebut, Kementerian Luar Negeri juga memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi di lapangan. Dalam hal ini, Heni menyebut perwakilan RI di kawasan terdampak terus menjalin komunikasi intensif dengan simpul-simpul WNI. 

Kemudian, para perwakilan tersebut secara berkala akan menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Untuk mendukung penguatan koordinasi tersebut, perwakilan RI juga terus memperbarui data jumlah dan sebaran WNI di wilayah akreditasi masing-masing. 

Selain itu, perwakilan RI turut memperbarui rencana kontinjensi serta melakukan asesmen terhadap berbagai opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk. Selain memperkuat koordinasi internal, Heni mengatakan kementerian meningkatkan komunikasi eksternal, khususnya dengan otoritas setempat.

Ilustrasi. Pexels

Ia mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk proaktif memantau informasi resmi dari otoritas setempat maupun dari perwakilan RI. "Kita tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, dan menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat," ungkap Heni.

Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri juga terus memantau operasional bandara internasional di wilayah terdampak beserta ketersediaan penerbangan setiap harinya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya WNI yang terdampar akibat gangguan jadwal penerbangan.

Heni mengatakan saat ini terdapat sejumlah WNI yang melaporkan kendala perjalanan akibat pembatasan maupun penutupan ruang udara di beberapa wilayah. Namun demikian, pemerintah memastikan para WNI tersebut tetap mendapatkan pendampingan selama menunggu penerbangan lanjutan.

"Untuk para WNI stranded ini, sambil menunggu penerbangan yang akan membawa para WNI, mereka mendapatkan akomodasi dan penginapan serta konsumsi dan pengaturan jadwal penerbangan lanjutan yang dikomunikasikan oleh perwakilan RI dan otoritas tempat," ungkap Heni.