Jepang Bahas Wacana Pengerahan SDF untuk Kawal Kapal di Selat Hormuz

Tokyo: Seorang pejabat senior dari partai berkuasa di Jepang pada Minggu, 15 Maret 2026, menyerukan agar pemerintah mengambil keputusan secara hati-hati terkait kemungkinan pengerahan Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) ke Timur Tengah untuk mengawal kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran di kawasan tersebut.

Kepala kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP), Takayuki Kobayashi, mengatakan dalam sebuah program televisi bahwa opsi pengawalan kapal tetap terbuka dari sisi hukum, tetapi pelaksanaannya akan menghadapi hambatan besar.

“Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu dari sudut pandang hukum, tetapi pengerahan tersebut akan menjadi rintangan yang sangat besar,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan Undang-Undang Pasukan Bela Diri, pemerintah Jepang dapat memerintahkan SDF untuk mengawal kapal yang terkait dengan Jepang sebagai bagian dari operasi keamanan maritim.

Namun, aktivitas militer Jepang di luar negeri sangat dibatasi oleh Konstitusi Jepang yang menolak perang.

Meski pemerintah telah memperluas peran luar negeri SDF melalui undang-undang keamanan yang berlaku sejak 2016, pengiriman pasukan ke wilayah konflik tetap menjadi isu sensitif di dalam negeri.

Permintaan dari Amerika Serikat

Perdebatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta beberapa negara, termasuk Jepang, untuk mengirimkan kapal perang guna membantu menjaga keamanan Selat Hormuz.

Trump mengatakan jalur pelayaran tersebut perlu diamankan karena penting bagi pengiriman energi global.

Ia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana menyapu wilayah selat tersebut dan kemungkinan akan bekerja sama dengan negara lain yang terdampak gangguan pasokan minyak.

Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan energi dunia. Jepang sendiri sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah.

Negara tersebut mengimpor lebih dari 90 persen minyak mentah dan sekitar 11 persen gas alam cairnya dari kawasan tersebut. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap pelayaran di selat tersebut berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian Jepang.

Baca juga:  Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz