Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean. Dok. BSKDN Kemendagri
Achmad Zulfikar Fazli • 27 February 2025 10:47
Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu dengan tim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pertemuan ini membahas soal perlindungan terhadap masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Sehingga program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” ujar Noudy dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.
Dia menjelaskan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Oleh karena itu, langkah ini merupakan strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.
BSKDN Kemendagri yang berfungsi menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menyambut baik kerja sama tersebut. “Terima kasih untuk semangat yang sama untuk kita berkolaborasi dalam cara kita melaksanakan program nasional ini,” kata dia.
Baca Juga:
Kepala Daerah Ditantang Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem |