Kepala Daerah Diarahkan Susun Kebijakan Inklusif Berbasis Kesetaraan Gender

Magelang: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta para kepala daerah membuat kebijakan inklusif. Kebijakan inklusif tersebut harus ramah pada semua gender, baik laki maupun perempuan. 

"Semakin banyak bukti bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sama baiknya dengan laki-laki," kata Arifah pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa, 25 Februari 2025. 

Ia mengungkapkan perempuan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Ada berbagai analisis yang menunjukkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan setara dalam pembangunan. 

Arifah mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 142,2 juta laki-laki dan 139,4 juta perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.

Menurut dia, perencanaan pembangunan akan menjadi lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan jika perempuan dapat berperan secara signifikan. Ia menyadari, dalam kehidupan sosial perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang menempatkannya lebih rendah dibanding laki-laki.

"Perempuan masih mengalami pelabelan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.

Baca:  Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Berdasar Feeling

Lebih lanjut, Arifah menjelaskan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di sejumlah daerah. Data yang ditampilkan menunjukkan ada daerah yang angkanya di atas rerata nasional, namun tak sedikit yang di bawah nasional. Dia berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat meningkatkan indeks tersebut.

"Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru ini angka-angka ini akan mengalami peningkatan," katanya.

Sementara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji menjelaskan berbagai program kementeriannya. Pihaknya memiliki beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan daerah, di antaranya pertumbuhan penduduk dan peluang bonus demografi, persoalan pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, peran ayah, serta penanganan stunting.

"Ini isu-isu yang nanti akan kita kerjakan dalam quick win yang nanti ter-deliver ke dinas bapak/ibu (kepala daerah) sekalian," kata dia. 

Ia menjelaskan, terdapat 11 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Keluarga ini menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk daerah.

"Karena keluarga dengan kepala keluarga perempuan ini penting untuk menjadi salah satu generasi yang butuh perhatian pemerintah," ucapnya.