Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Berdasar Feeling

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada salah satu momen wawancara di Lembah Tidar Akmil Magelang. Dokumentasi/Istimewa

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Berdasar Feeling

Ahmad Mustaqim • 25 February 2025 12:51

Magelang: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan dengan pertimbangan konkret. Ia mengatakan jangan sampai kebijakan dibuat berdasarkan perkiraan. 

"Bukan berbasis feeling. Oleh karena itulah malam ini, kita undang ekonom, Menteri Perekonomian, untuk menjelaskan ekonomi Indonesia, dan kira-kira langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh daerah," kata Tito di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa, 25 Februari 2025. 

Ia menjelaskan kepala daerah yang mengikuti retret seperempat di antaranya merupakan petahana yang sebelumnya menjabat. Sementara, sisanya merupakan orang baru. Tito menilai para petahana kepala daerah sudah mengerti cara mengelola ekonomi daerah masing-masing, termasuk bagaimana penggunaan pentingnya data. Ia menegaskan pembuatan kebijakan harus berbasis data.

"(Misalnya) dalam beragam menekan inflasi, mengejar pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing karena semuanya variasi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Di mana saja daerah menjadi kawasan ekonomi khusus," kata dia. 
 

Baca: Batas Waktu Kehadiran Kepala Daerah Belum Bergabung Retreat Hari Ini

Ia mengungkapkan para kepala daerah juga ditunjukkan juga peta-peta target-target pembangunan nasional. Para kepala daerah harus bisa memahami posisi daerahnya, baik potensi ekonomi, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan membandingkan dengan kondisi di daerah lain. 

"Dan kemudian, biar terpacu, dan memiliki bekal supaya kebijakannya akurat. Tadi diambil beberapa sampel-sampel," ujarnya. 

Ia mengungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memberikan materi hal-hal penting yang bisa jadi modal kepala daerah bekerja. Beberapa di antara disajikan data penduduk miskin, penduduk miskin ekstrim, pengangguran, masalah ekonomi, dan data sosial

"Intinya agar, setiap pengambilan kebijakan kepala daerah, itu sekali lagi, berbasis data. Mereka harus dilengkapi dengan itu. Kalau enggak nanti berkebijakan sembarangan," ucapnya. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Whisnu M)