Bupati Sleman Dukung Proses Hukum Dugaan Korupsi di Diskominfo

Sleman: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mengusut dugaan korupsi Pengadaan Bandwidth Internet Tahun Anggaran 2022-2024 dan pengadaan sewa colocation DRC TA 2023-2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman. Bupati Sleman, Harda Kiswaya mengatakan telah mengetahui kantor tersebut telah digeledah kejaksaan pada Kamis, 24 Juli 2025.

"Ini menjadi pekerjaan rumah untuk saya benahi. Kami mendukung proses hukum yang berjalan," kata Harda di Sleman, Jumat, 25 Juli 2025. 

Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman itu mengatakan telah meminta kepala dinas tersebut memfasilitasi pencarian barang bukti yang diperlukan Kejati DIY. Harda mengatakan munculnya dugaan kasus korupsi menjadi pekerjaan yang harus ditangani pemerintah. 
 

Baca:  Dinas Kominfo Sleman Diduga Korupsi Proyek Pengadaan Bandwidth, 34 Dokumen Disita

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mendesak Kejati DIY segera menetapkan tersangka. Baharuddin menganggap penanganan kasus pada tahap penyidikan layak segera ditetapkan tersangka. 

"Kenaikan status penanganan perkara korupsi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tanpa penetapan tersangka merupakan suatu hal yang tidak lazim," ucap Baharuddin. 

Kejati DIY telah memeriksa puluhan saksi dari pihak Diskominfo Kabupaten Sleman maupun pihak penyedia jasa. Teranyar, penyidik Kejati DIY menyita puluhan dokumen setelah penggeledahan di kantor Diskominfo Kabupaten Sleman. 

"Sehingga penting khususnya bagi Kejati DIY yang menangani perkara ini untuk dalam waktu yang tidak lama menetapkan tersangka. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini harus diproses hukum tanpa pandang bulu," ucapnya.