Soal Anggaran Mengendap, Kemendagri Diusulkan Mediasi Menkeu dan Pemda

Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini guna mencari titik terang terkait permasalahan anggaran daerah yang mengendap hingga Rp234 triliun di bank.

Doli mengatakan bahwa saat ini ada suara-suara dari daerah yang menginginkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, di sisi lain ternyata ada anggaran daerah yang mengendap.
 

"Agar memang bisa mendapatkan atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab sehingga jangan-jangan kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp234 triliun," kata Doli dalam diskusi yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.

Dia menilai bahwa data yang disampaikan oleh Purbaya mengejutkan berbagai pihak. Jika tidak ada penjelasan lebih lanjut, lanjut Doli, akan menimbulkan kebingungan.

"Nah kalau tidak cepat di-clear-kan maka kemudian nanti bisa menimbulkan tafsir lain, anggaran itu kenapa kok bisa ada tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran dalam pengelolaan pemerintahannya," kata Doli.

Dia pun mewajarkan bila pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2025 dan 2026. Dengan harapan anggaran yang belum terserap itu bisa dioptimalkan.


Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Metro TV.

"Kita juga berharap percepatan pembangunan daerah itu juga bisa memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional," kata Doli.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun. Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.