Anggaran Polri Dipangkas Rp20,5 Triliun dan Kejagung Rp5,4 Triliun

Jakarta: Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap efisiensi anggaran saat rapat di Komisi III DPR. Anggaran Polri dipangkas Rp20,5 triliun dari pagu Rp126,6 triliun pada 2025.

“Dalam rekonstruksi anggaran polri sesuai inpres, hasil rapat dengan Kemenkeu menghasilkan efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun. Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri 2025,” kata Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Wahyu Hadiningrat saat rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Dia mengatakan pagu anggaran Rp126,6 triliun terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp59,44 triliun. Belanja barang sebesar Rp34 triliun dan belanja modal sebesar Rp33,09 triliun.
 

Baca: KPK Efisiensi Rp201 Miliar, Belanja Modal dan Barang Terdampak

Rincian per program, alokasi anggaran itu untuk program profesionalisme SDM sebesar Rp2,4 triliun, lidik dan sidik Rp5,6 triliun, almatsus dan sarpras sebesar Rp45,7 triliun, harkamtibmas sebesar Rp20,3 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp52,5 triliun.

Ia menjelaskan dari total efisiensi Rp20,5 triliun itu, belanja pegawai tidak terdampak. Namun, belanja barang dan belanja modal yang terdampak.

“Belanja barang Rp6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal. Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran, sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun,” kata Wahyu.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan, Bambang Sugeng Rukmono, mengatakan anggaran Korps Adhyaksa yang terpotong sebesar Rp5,4 triliun dari total pagu Rp24,2 triliun.

Bambang menjelaskan, anggaran yang terpangkas itu meliputi belanja barang sebesar Rp1,9 triliun dan belanja modal Rp3,4 triliun. "Bahwa setelah dikurangkan dengan besaran blokir di atas, maka disposisi anggaran yang dapat dimaksimalkan pemanfaatan sebesar Rp18,4 triliun," kata Bambang.