Legislator PKS Setuju KPU Dievaluasi Menyeluruh

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju dan mendukung adanya dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, lembaga penyelenggara pemilu itu memang harus dibenahi secara besar-besaran. 

"Setuju. Perlu revisi major. Pemilu kita berjalan tapi prosedural, belum substansial," kata Mardani saat dihubungi, Senin, 22 September 2025.

Menurut Mardani, evaluasi dan perbaikan menyeluruh pada KPU dapat dilakukan beriringan dengan pembahasan revisi UU Pemilu. Adapun revisi UU Pemilu telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. 

Dia berharap dalam pembahasan revisi UU tersebut, publik dapat berpartisipasi aktif dan memberikan masukan kepada parlemen. 

"Publik bisa diminta masukkannya. Sudah masuk prolegnas 2026. Mesti dipastikan selesai 2026," tutur Mardani. 

Dia juga memastikan dalam pembahasan revisi UU tersebut, parlemen bakal memperbaiki perihal rekrutmen bagi penyelenggara pemilu. Rekrutmen harus berbasis merit system.


Gedung KPU. Foto: MI/Susanto.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak agar pemerintah dan DPR melakukan evaluasi total terhadap KPU. Dorongan itu mencuat lantaran lembaga penyelenggara pemilu tersebut dinilai bermasalah dan gagal menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. 

Desakan lain yang juga diserukan ialah agar ada pembenahan terhadap rekrutmen penyelenggara pemilu yang dinilai menjadi hulu dari beragam masalah di tubuh KPU.