Menteri Haji Minta Pendampingan Jaksa Agung untuk Mengedepankan Transparansi

Jakarta: Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), bersama rombongannya menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, 14 Oktober 2025. Mereka meminta bantuan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Minta pendampingan dari Kejaksaan Agung, dan juga kemarin ketemu teman-teman dari KPK, sama, dalam rangka mewujudkan amanah Presiden (Prabowo Subianto), bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel,” kata Gus Irfan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Gus Irfan mengatakan Presiden telah memberikan instruksi, agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah bersih dari korupsi. Kejagung juga diminta membantu memantau proses peralihan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenhaj.

“Kita juga minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ucap Gus Irfan.

Gus Irfan juga memberikan ratusan nama kepada Kejagung untuk disaring latar belakangnya. Nama-nama itu merupakan calon pegawai sampai pejabat di Kemenhaj.
 

“Untuk di-tracking, di-tracking oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih, dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji,” ucap Gus Irfan.

Nama-nama itu sebelumnya sudah diserahkan ke KPK untuk diminta dicek latar belakangnya. Menurut Gus Irfan, pengecekan ganda penting.

Jaksa Agung menegaskan siap membantu Kemenhaj mencegah korupsi di kemudian hari. Burhanuddin menyebut pemberantasan korupsi tidak melulu melalui penindakan.

“Bukan bersih-bersih kotor-kotoran, tapi, hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korupsi, di situ (dicegah),” tegas Burhanuddin.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf/Metro TV/Candra

Burhanuddin berharap hanya hal baik yang ikut dalam pemindahan kewenangan pelaksanaan haji. Kelakuan buruk harus ditinggal untuk mencegah sistem baru dirusak oleh kebiasaan lama.

“Saya mengharapkan pindah ini bukan pindah Kementeriannya, jangan sampai nanti kepindahan juga penyakitnya,” tutur Burhanuddin.