Di Mana Saja Titik Penyebaran Sekolah Rakyat?

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) memaparkan sebanyak 63 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi Juli 2025. Jumlah tersebut dari target 200 Sekolah Rakyat yang akan dibangun hingga tahun ini.

Adapun Kemensos menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam memetakan penyebaran Sekolah Rakyat tersebut. Ada dua hal yang menjadi dasar penyebaran Sekolah Rakyat, yakni dari DTSEN dan ketersediaan aset.

"Pertama berdasarkan DTSEN, sebanyak 52 persen orang miskin alamatnya ada di Jawa, dengan 53 persen dari mereka adalah pekerja sektor informal pertanian. Kedua, melalui ketersediaan aset. Aset Kemensos ada di Jawa paling banyak dan mempunyai balai diklat," ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, saat Diksi (Diskusi Redaksi) dengan Tema: "Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat", Rabu, 25 Juni 2025.

Agus merincikan sebaran lokasi 100 titik Sekolah Rakyat di antaranya yakni:

1. Sumatra 22 titik.
2. Jawa 48 titik.
3. Bali dan Nusa Tenggara empat titik.
4. Maluku 4 titik.
5. Kalimantan empat titik.
6. Sulawesi 15 titik.
7. Papua tiga titik.

Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. Foto: dok MI/Adi Kristiadi.
 

Baca juga: 63 Sekolah Rakyat akan Beroperasi Mulai Juli 2025

 

Apa itu Sekolah Rakyat

Sekolah rakyat adalah sebuah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

Sekolah Rakyat akan berada di bawah naungan Kemensos dan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga menargetkan 63 sekolah rakyat sudah beroperasi di Juli dan akan ada 100 unit di akhir 2025 nanti.

Demi mengejar percepatan program, pemerintah juga memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial dan pemda setempat sebagai lokasi untuk sekolah rakyat dan melakukan jemput bola dengan menjaring calon siswa hingga ke pelosok.

Supaya nantinya masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan benar-benar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak sama dengan anak-anak di wilayah-wilayah yang lain.