Sawit RI Harus Bebas Hambatan Masuk Pasar Eropa

Jakarta: Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menegaskan dengan adanya kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), tidak lagi menghambat ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa, baik itu tarif maupun nontarif.

Pemerintah menargetkan IEU CEPA akan mulai berlaku atau pada kuartal IV-2026 atau paling lambat di kuartal I-2027. Setelah kesepakatan dagang itu rampung, 99 persen ekspor Indonesia ke Uni Eropa, termasuk sawit, akan mendapatkan preferensi bebas tarif masuk.

"Jika kesepakatan itu konsisten diterapkan, mestinya tidak ada lagi hambatan tarif dan non tarif. Dengan kata lain tarif nol persen untuk sawit Indonesia," ungkap Tungkot kepada Media Indonesia, Senin, 4 Agustus 2025.

Tungkot menegaskan, apabila Uni Eropa masih menerapkan kebijakan yang merugikan sektor sawit Indonesia, maka lebih baik Indonesia membatalkan IEU-CEPA. Hal ini, katanya, sejalan dengan mandat undang-undang perdagangan yang mengharuskan pemerintah melindungi kepentingan ekspor Indonesia ke negara mitra dagang.

"Jika masih ada kebijakan EU yang rugikan sawit Indonesia, lebih baik IEU-CEPA dibatalkan saja," ucap Tungkot.

 

Baca juga: RI Bisa Ekspor 1 Juta CPO Tanpa Tarif Impor saat IEU-CEPA Disepakati

 

Posisi Indonesia harus tegas

Terkait rencana adanya protokol khusus mengenai sawit dalam IEU-CEPA, Tungkot menegaskan posisi Indonesia harus tegas. Protokol tersebut jangan sampai justru menjadi instrumen untuk memperkuat hambatan non-tarif atas nama isu lingkungan atau alasan lain terhadap perdagangan sawit Indonesia ke Uni Eropa. 

Lebih jauh, Tungkot mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti-sawit yang kerap digunakan Uni Eropa untuk merugikan sektor sawit nasional.

"Hati-hati dengan LSM antisawit yang sering diperalat EU untuk mendekati birokrat kita untuk bisa menerima agenda tersembunyi menekan sawit," tuding dia.


Ilustrasi. Foto: dok Ditjenbun Kementan

Di satu sisi, Tungkot menyayangkan masuknya diksi protokol khusus dalam perjanjian IEU-CEPA, khususnya terhadap komoditas strategis seperti sawit. Ia menilai hal ini mencerminkan posisi tawar tim perunding Indonesia yang kalah terhadap Uni Eropa. 

Dalam prinsip dasar kerja sama ekonomi bebas (free trade), tidak dikenal adanya protokol khusus terhadap komoditas tertentu. Karena itu, Indonesia diminta seharusnya tetap konsisten pada sikap awal, yaitu menolak EUDR.

"Kami menilai masuknya diksi protokol khusus untuk sawit, mengindikasikan tim perunding Indonesia kalah dengan EU. Sebab dalam prinsip free trade tidak ada dikenal protokol khusus," kata dia.

 

Baca juga: Sederet Keuntungan Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi IEU-CEPA

 

Tantangan utama terletak pada hambatan nontarif

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, menyambut positif disepakatinya penghapusan tarif dalam perjanjian IEU-CEPA. Ia menilai, selesainya hambatan tarif merupakan langkah maju dalam memperkuat ekspor sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

Namun, ia juga menekankan tantangan utama justru terletak pada hambatan nontarif, khususnya terkait regulasi Uni Eropa seperti EUDR.

"Ini sangat positif karena paling tidak hambatan tarif sudah selesai. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan hambatan non-tarif seperti EUDR? Ini tetap menjadi masalah, terutama bagi petani sawit," ujar dia.

Eddy menegaskan hambatan tarif dan nontarif adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, selesainya perundingan IEU-CEPA belum tentu secara otomatis menghapus hambatan nontarif.

"Kalau tarif nol itu sudah sangat bagus. Tapi tinggal hambatan nontarif yang harus segera diselesaikan agar IEU-CEPA benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor sawit Indonesia ke Eropa," tegas dia.