BPK RI Terima Pedoman Akuntansi dari Badan Bank Tanah

Bandung: Badan Bank Tanah serahkan pedoman akuntansi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pedoman itu juga akan menjadi rujukan penting bagi Badan Bank Tanah dalam melaksanakan praktik akuntansi yang tertib dan sesuai prinsip good governance.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan penyerahan pedoman akuntansi merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku. Pedoman ini juga merupakan bentuk komitmen Bank Tanah memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan dapat diaudit secara akurat dan transparan.
 

Baca: Cara Mudah Menghitung Persen Beserta Rumusnya

Badan Bank Tanah merupakan badan khusus (Sui Generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan wewenang khusus untuk mengelola dan menjamin ketersediaan tanah. Misi ini terwujud dalam rangka menciptakan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, hingga konsolidasi lahan dan reforma agraria.

"Penyerahan pedoman ini tidak sekadar simbolis, namun merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya tanah negara yang dikelola oleh Badan Bank Tanah," kata Parman di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Rabu, 30 Juli 2025.

Parman mengatakan pihak Badan Bank Tanah menggandeng sejumlah akademisi di Unpad dalam proses penyusunan pedoman. Sebab menurut Parman, integritas tata kelola keuangan harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kuat.

"Keterlibatan para akademisi dari Unpad tidak hanya memperkuat akurasi teknis pedoman ini, tetapi juga memberikan perspektif objektif dan mendalam yang memperkaya substansinya," jelas Parman.

Anggota III Badan Pemeriksa Keungan, Akhsanul Khaq, mengatakan dalam pengawasan yang dilakukan untuk Bank Tanah agar mendorong efisiensi program dan penyediaan lahan pangan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, BPK ingin memastikan agar manajemen Bank Tanah lebih baik sehingga pengelolaan tanah di Indonesia menjadi lebih baik.

"Salah satu rekomendasi adalah penyusunan kebijakan akutansi. Sebab masalah tanah ini banyak misal mengenai catatan tanah ini seperti apa, aset tetap, atau apa. Jadi kami simpel dalam pemeriksaan ini kondisinya seperti apa dan kriterianya seperti apa," jelas Akhsanul.

Akhsanul pun menyarankan Bank Tanah ini harus menjalankan program termasuk dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Sehingga lembaga ini bisa berdampak pada peningkatan ketersediaan, perbaikan pemanfaatan, keterjangkauan, hingga keberlanjutannya atas lahan yang digunakan untuk produksi pangan.

"Terkait reforma agraria, memang disini menjawab tantangan dan kebutuhan. Juga disitu ada penataan ulang dan struktur. Makanya ada Badan Bank Tanah yang merupakan instrumen penting khususnya dalam reforma agraria dalam memberikan kepastian hukum," ucap Akhsanul.

Sementara Kepala Pusat Studi Akuntansi Unpad, Poppy Sofia Koeswayo, mengatakan pedoman akuntansi merupakan hal penting dimiliki Badan Bank Tanah. Sebab ada kebutuhan terhadap rujukan komprehensif untuk karakter-karakteristik unik dari aset yang dikelola dan kompleksitas transaksi yang terjadi, termasuk untuk pengakuan aset nasabah.

“Bagi Badan Bank Tanah hal ini menjadi lebih kompleks karena anda berupa tanah memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perlakuan akuntansi tersendiri. Juga mengurangi risiko kesalahan maupun kekeliruan," ujar Poppy.