Ini Biang Kerok Banyak PHK di Industri Manufaktur

Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak menafikkan bahwa masih adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri manufaktur akibat dari kebijakan relaksasi impor.

"PHK yang terjadi saat ini itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief di Kantor Kemenperin, Kamis, 31 Juli 2025.
 
Residu ini, sambung Febri, diperkirakan masih akan terus berdampak terhadap industri manufaktur hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 diberlakukan, yakni sekitar dua bulan dari sekarang.

Sebagaimana diketahui, dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, Febri mengungkapkan bahwa terdapat 2 juta tenaga kerja industri atau buruh yang terkena PHK.

"Kami sekali lagi menyatakan hal tersebut disebabkan karena ekses dari kebijakan relaksasi impor yang membuat pasar domestik banjir produk impor murah sehingga menekan demand industri hilir, terutama industri padat karya yang pada akhirnya memicu terjadinya pengurangan kerja," tegas Febri.
 

Baca juga:  Naik Tipis, Indeks Kepercayaan Industri Masih Ekspansif

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Badai PHK tak cuma di Indonesia

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam sebelumnya menyatakan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan seluruh negara.

"Ya memang kalau soal PHK sekarang di negara manapun PHK karena ekonomi dunia (sedang) menciut. Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan. Jadi PHK akan jadi mana-mana bukan saja di Indonesia di semua negara juga," kata Bob saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Rabu, 30 Juli 2025.

Lebih lanjut, Bob menyampaikan Youth Unemployment di Tiongkok sudah tercatat di angka 20 hingga 30 persen. Bahkan, sambung dia, Singapura saat ini telah mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena adanya digital transformasi.

"Jadi PHK terjadi di mana-mana. Persoalannya bagaimana orang setelah PHK bisa dapat kerja lagi, kadang-kadang kita ribut PHK-nya tapi kita lupa bagaimana create employment. Jadi intinya kalau PHK 10, kita harus bikin employment 15," sebut dia.