PSU Sedot Anggaran Jumbo dan Sebabkan Kejenuhan Masyarakat

Ilustrasi. Medcom

PSU Sedot Anggaran Jumbo dan Sebabkan Kejenuhan Masyarakat

Achmad Zulfikar Fazli • 14 July 2025 18:23

Jakarta: Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, menyoroti banyaknya pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024. Selain menghabiskan anggaran yang besar, PSU menyebabkan kejenuhan di masyarakat. 

"Kita juga harus melihat apa penyebab PSU itu terjadi. Jadi kita punya tanggung jawab secara bersama. Cacat demokrasi ini ternyata yang harus membayar adalah rakyat. Yang perlu kita perhatikan adalah itu," kata Bey dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Wamendagri Ribka Haluk, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Juli 2025.

Jumlah PSU pada Pilkada 2024 adalah 24 daerah, terdiri dari 1 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 3 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. PSU pada Pilkada 2024 setidaknya membutuhkan anggaran Rp696 miliar.

Legislator Partai NasDem itu menilai masyarakat akan jenuh jika pilkada terus berulang, saat daerah lain sudah mempunyai pemimpin dan menjalankan program yang berdampak langsung ke masyarakat.

"Pasti masyarakat di bawah jenuh kalau PSU. Kayanya kalau bicara pilkada, orang lain sudah menjalankan pemerintahan, menjalankan program-program pemerintah, tentang makan bergizi, kita masih berkutat masalah PSU," ujar Bey.

"Apakah PSU tidak akan menyebabkan pemilih di daerah-daerah tertentu jenuh? Kan harus kita perhatikan juga, masalah-masalah kejenuhan. Nanti ini kan akan berdampak pada partisipasi pemilih," lanjut dia.
 

Baca Juga: 

Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Ada 5 Bakal Paslon


Bey menekankan ke depan, PSU tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah serta penyelenggara pemilu diharapkan mengevaluasi dan mencari formulasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Misalkan (PSU) Barito Utara sempat juga agak geger, ketika fakta itu terungkap di MK, bahwa ada satu keluarga bisa menerima jutaan (politik uang). Artinya ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah di lapangan," ujar dia.

Jika sistem pemilu sudah matang, kata dia, PSU tidak akan sering terjadi. Anggaran PSU dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Coba bayangkan kalau anggaran Rp669 miliar kita alokasikan buat makan bergizi, buat sekolah, itu sudah berapa siswa yang tercover?" ujar dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Achmad Zulfikar Fazli)