DPRD Tolak Usulan Pinjaman Pemprov DKI untuk Pembangunan RDF Plant

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah meminta izin kepada DPRD DKI untuk mengajukan pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat senilai Rp1 triliun untuk pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant. Namun, usulan pinjaman itu ditolak legislator DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut pihaknya meminta Pemprov DKI mencari sumber pendanaan lain lantaran tak mengizinkan adanya pengajuan pinjaman dana PEN dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lewat pemerintah pusat untuk proyek RDF Plant.

"Di dalam diskusi Rapimgab tadi antara kita dengan teman-teman sepakat, tidak pinjam uang lagi dari PT SMI, maksmalkan uang ada di dalam. (Proyek) apa yang tidak prioritas, anggarannya pakai saja dulu," ungkap Pras sapaan akrabnya, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.

Hal senada disampaikan anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Dia menegaskan pihaknya tak akan mengizinkan Pemprov DKI melakukan pinjaman untuk pembangunan RDF Plant.

"Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp1 triliun untuk pembuatan RDF. Kami tentu menolak," kata Wibi.

Wibi heran Pemprov DKI baru melaporkan kebutuhan anggaran pembangunan RDF Plant hingga ingin meminjam dana PEN saat ini. Padahal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI telah selesai membahas rancangan perubahan APBD 2023.

"Pembahasan Banggar kemarin, kenapa kemarin enggak ngomong, kenapa baru sekarang? Ada apa ini? Kan kita jadi bertanya-tanya. Kalau penggeseran-penggeseran kayak gini, ngomong dong di Banggar," ungkap Wibi.

Menurut dia, Pemprov DKI belum memberi penjelasan soal proyeksi pembangunan fasilitas pengolahan sampah ke depan.

"Pemprov DKI Jakarta belum menjelaskan sebenarnya road pengolahan sampah seperti apa sih? Dari hulu ke hilir sekarang, orientasi hanya di hilir saja bicara tentang di mana Bantargebang ini menyusut sampahnya. Tapi usernya sejauh mana?" ujar dia.

(Mohamad Farhan Zhuhri)