Wamenkeu: Perekonomian Maluku Utara Ditopang Nikel hingga Perikanan

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengapresiasi kinerja perekonomian Maluku Utara yang tumbuh kuat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kuartal II-2023 mencapai 23,89 persen.

Capaian tersebut ditunjang aktivitas sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sementara itu, laju inflasi terjaga pada level moderat 3,79 persen, serta neraca perdagangan mempertahankan tren surplus.

"Saya minta teman-teman Kementerian Keuangan untuk benar-benar bisa menerjemahkan kelebihan dari Maluku Utara ini, kelebihan setiap kabupaten kota. Di sini ada nikel, di sini ada panas bumi, di sini ada perikanan, di sini ada masing-masing sektor itu diterjemahkan menjadi efek kesejahteraan," kata Suahasil dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 18 Agustus 2023.

Wamenkeu menekankan pentingnya peran seluruh jajaran Kemenkeu untuk membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi, serta menyelesaikan masalah dan hambatan yang terjadi di daerah. Harapannya, masyarakat mendapatkan manfaat optimal dari APBN dan mencapai kesejahteraan.

"Kita analisis data yang terjadi di perekonomian Maluku Utara. Mau lewat pertanian, mau lewat pertambangan, mau lewat pendidikan, mau lewat stunting, tapi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat," tegas dia.

Baca juga: Kemenkeu: Hingga Juli 2023 Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif
 

Tingkatkan pelayanan dan jaga integritas

Di sisi lain, Suahasil juga memberikan arahan dan menekankan pentingnya peningkatan layanan kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ia ingin terus menciptakan Kemenkeu yang melayani lebih baik dan memiliki integritas lebih baik.

"Dalam beberapa waktu ke depan, Anda semua kita akan bersama-sama menjalankan satu set frame dari pengaturan-pengaturan baru supaya Kemenkeu bisa melayani lebih baik seluruh masyarakat dan stakeholder-nya," terang Wamenkeu.

Ia juga mengingatkan sejumlah peningkatan pelayanan kantor Kemenkeu harus terus dijaga, terutama pada pelayanan di kantor yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan stakeholder seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Kita teruskan pengabdian kita. Kita lanjutkan melayani lebih baik dengan tetap menjaga integritas Kementerian Keuangan," tutup Suahasil.