Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa, Kemendagri Terapkan Pembelajaran Daring

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri menerapkan pembelajaran daring melalui Learning Management System (LMS) Pamong Desa, mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa. Sehingga, pembelajaran berlangsung optimal dan merata kepada seluruh jajaran pemerintah desa yang tersebar di 75.265 desa.

Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyampaikan metode pembelajaran pelatihan peningkatan kapasitas secara konvensional yang memerlukan pertemuan secara tatap muka memiliki berbagai keterbatasan. Mulai dari waktu, mobilisasi peserta hingga tempat kegiatan acara.

Dengan adanya LMS Pamong Desa, kata dia, perangkat desa dapat mengakses materi pelatihan secara online kapan saja dan di mana saja. Sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

“Jika kita terus menggunakan pembelajaran klasikal (tatap muka), dengan jumlah pamong desa yang begitu banyak, mengumpulkan mereka secara fisik akan memakan waktu yang lama. LMS hadir sebagai solusi, karena pamong desa bisa belajar mandiri melalui pembelajaran daring,” ujar Suhajar, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dia menjelaskan LMS Pamong Desa memungkinkan perangkat desa secara mandiri mengakses modul-modul pelatihan, mengikuti kursus yang disediakan, serta mendapatkan sertifikasi atas keahlian yang mereka peroleh. LMS juga dilengkapi fitur interaktif yang memungkinkan berkomunikasi dengan fasilitator maupun sesama peserta, sehingga pembelajaran lebih dinamis dan aplikatif.

Suhajar menyebut keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa sangat bergantung pada tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif dari pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Peran pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong pamong desa di wilayahnya untuk memanfaatkan LMS, dan memastikan program ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa. 

Faktor kedua adalah jaringan internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, Suhajar menekankan penguatan jaringan internet di tingkat lokal masih sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah terpencil.
 

Baca Juga:  Kemendagri: Desa Garda Terdepan dalam Melayani Masyarakat

Dia menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyisihkan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memperkuat infrastruktur jaringan internet sampai ditingkat desa.    

Suhajar menyebutkan program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai guna mendukung LMS ini.

Faktor ketiga adalah peran aktif semua pemangku desa. Pamong desa sebagai ujung tombak pembangunan desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memanfaatkan LMS ini. 

Selain itu, Ditjen Bina Pemdes dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan penggunaan LMS serta pengenalan fitur-fitur yang tersedia. 

"Pamong desa harus belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Kami akan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memanfaatkan LMS dengan maksimal," ungkap Suhajar.

Suhajar berharap LMS ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa secara signifikan dan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan desa. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik, lanjut dia, maka semua pihak akan melihat peningkatan kapasitas aparatur desa yang masif.