Jepang Berusaha Capai Surplus Anggaran Primer

Tokyo: Pemerintah Jepang menegaskan janjinya untuk menghasilkan surplus anggaran primer pada tahun fiskal berikutnya. Jepang berusaha memupus ketakutan hilangnya perusahaan dari lingkungan suku bunga ultra rendah dapat meningkatkan beban utang pemerintah.
 

baca juga: Bank Jepang Rentan Hadapi Kenaikan Tajam Suku Bunga

 Komitmen baru terhadap target tersebut dimasukkan dalam pedoman kebijakan ekonomi dan fiskal tahunan Jepang, yang disetujui pada pertemuan Kabinet terbaru. Pemerintah Jepang juga menyatakan akan terus berupaya menurunkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang.

“Pemerintah harus mengubah tujuan tersebut menjadi lebih realistis dan kemudian menyajikan langkah-langkah spesifik untuk mencapai target tersebut,” kata Ekonom Eksekutif Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 23 Juni 2024.

Dia menjelaskan upaya memperbaiki keuangan publik yang compang-camping kini menjadi tugas yang mendesak bagi Jepang ketika bank sentral Jepang pada bulan Maret mengakhiri kebijakan suku bunga negatif selama delapan tahun.

“Pemerintah memerlukan langkah-langkah khusus untuk menahan belanja kesejahteraan sosial dan memacu pertumbuhan ekonomi.” tegas dia.

defisit keseimbangan primer

Pemerintah Jepang memperkirakan pada bulan Januari keseimbangan primer akan mengalami defisit sebesar ¥1,1 triliun (USD7,44 miliar) pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret 2026, meskipun pemerintah mencatat bahwa surplus dapat "terlihat" jika upaya untuk merampingkan belanja terus dilakukan. Pemerintah Jepang pertama kali menetapkan target surplus anggaran primer pada awal tahun 2000an, namun tanggal target tersebut telah diundur beberapa kali.

Utang publik Jepang mencapai dua kali lipat ukuran perekonomiannya. Keseimbangan anggaran utama, yang tidak termasuk penjualan obligasi baru dan biaya pembayaran utang, merupakan ukuran utama mengenai seberapa besar kebijakan yang dapat dibiayai tanpa menerbitkan utang.

Namun para ekonom mengatakan target tersebut, yang telah diundur beberapa kali di masa lalu, akan sulit dicapai ketika pemerintah berencana mengeluarkan banyak uang untuk tunjangan perawatan anak dan melipatgandakan pengeluaran militer nasional.