Pemilihan Wali Kota Mesti Diakomodasi RUU DKJ

Jakarta: Status kekhususan Jakarta usai tak jadi ibu kota diminta lebih jelas. Terutama, mengenai pemilihan wali kota yang lazimnya dilakukan di daerah khusus.

“Jakarta 9,8 juta penduduk jangan sampai tidak ada pemilihan wali kota,” kata Ketua DPW PKS Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Dia ingin pembagasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di DPR mengulas hal itu. Sehingga, pembahasan menjadi lebih substantif.

“Kekhususan Jakarta jangan berbeda dengan kekhususan di Papua, Yogyakarta, dan Aceh. Mereka ada pemilihan wali kota,” ujar dia.