Ketua Banggar Minta Utang Baru Dibarengi Belanja Produktif, Ini Alasannya

Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, pada 2027, Indonesia masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar.

"Pada saat yang sama kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang. Pemerintah memperkirakan yield SBN 6,5-7,3 persen," ungkap Said Abdullah, saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah tentang Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Selasa, 9 Juni 2026.

Said menambahkan, baik pemerintah maupun investor, kenaikan yield ini bisa menimbulkan dilema, antara risiko sekaligus peluang. Tanpa imbal hasil yang lebih tinggi, sulit bagi pemerintah menarik minat investor, tetapi imbal hasil tinggi menimbulkan beban bunga yang kian besar bagi pemerintah.

"Dari sisi investor, yield tinggi memang menarik, namun tidak semua investor hanya melihat imbal hasil tinggi, mereka juga melihat risiko, dan mempertimbangkan banyak hal, antara lain outlook lembaga pemeringkat, volatilitas kurs, defisit fiskal, beban bunga, cadangan devisa, risiko politik, ketidakpastian regulasi, hingga tren capital outflow," jelas Said.


Ilustrasi. Foto: Magnific.
 

 

Pemerintah diharap memperhitungkan kenaikan yield

Said berharap, pemerintah tetap memperhitungkan berbagai hal tersebut. Apabila yield Surat Berharga Negara (SBN) harus lebih tinggi, diharapkan bisa ditebus dengan belanja yang produktif.

"Yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy tiga tahun terakhir ini menurun," kata dia.

Said mengatakan, Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro 2027 dengan rincian:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen.
2. Inflasi 1,5-3,5 persen.
3. Kurs Rp16.800-Rp17.500 per USD.
4. Yield SBN 6,5-7,3 persen.
5. ICP USD70-USD95  per barel.
6. Lifting minyak 602 ribu-615 ribu barel per hari.
7. Lifting gas 934 ribu-977 ribu barel setara minyak.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional untuk menuju high income country. Kita telah minta Bank Indonesia (BI) untuk ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi," ungkap Said.