110 Anggota Fraksi PDIP DPR Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan sepakat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait permasalahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan itu merupakan hasil rapat internal fraksi.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyampaikan, seluruh anggota fraksi PDIP di DPR yang berjumlah 110 orang telah sepakat HMP. "Karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," kata Utut dikutip dari Antara, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Utut, pengajuan HMP merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur soal pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Youtube TV Parlemen.

Utut menjelaskan, keputusan Fraksi PDI Perjuangan itu bakal diteruskan ke Pimpinan DPR untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, Utut menyampaikan semua pihak perlu menjaga upaya berbangsa, bernegara, dan bersaudara. Dia menegaskan bahwa kesepakatannya itu tetap dijalankan dengan damai.

"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi," ujar Utut.

DPR RI memastikan tetap dapat memproses usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat menanggapi rencana Gibran yang ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Iya enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.