KPK Tetapkan Pegawai BPPD Tersangka OTT di Sidoarjo

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan satu tersangka atas operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu. Status hukum itu diberikan setelah pimpinan dan pejabat struktural Lembaga Antirasuah menggelar ekspose perkara.

“(Penetapan tersangka setelah) KPK menggelar proses penyelidikan, penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.

Tersangka suap itu yakni pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo berinisial SW. Mereka terlibat dalam kasus dugaan pemotongan dan pemberian uang ke pegawai negeri terkait pajak daerah di Sidoarjo.

KPK sejatinya menangkap sebelas orang dalam OTT beberapa waktu lalu. Namun, sisanya dilepaskan karena tidak ada bukti kuat terkait keterlibatannya.

KPK menahan mereka selama 20 hari pertama. Upaya paksa itu bisa diperpanjang jika dibutuhkan penyidik nantinya.

“Terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024,” ucap Ghufron.
 

Baca juga: Pimpinan KPK Bantah Melindungi Bupati Sidoarjo Atas OTT Pemasukan Daerah

Sebelumnya, KPK membantah adanya intervensi dari pimpinan untuk melindungi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atas OTT beberapa waktu lalu. Kasus dalam operasi senyap itu berkaitan dengan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah.

“Saya malah baru tahu (kabar pimpinan melindungi bupati Sidoarjo). Informasi dari mana itu?” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Medcom.id, Senin, 29 Januari 2024.

Alex mengaku hadir dalam ekspos OTT tersebut. Menurutnya, pimpinan malah memerintahkan penyelidik memanggil Ahmad Muhdlor dengan segera.

“Pas ekspose enggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati. Malah, perintah pimpinan segera panggil, dan periksa bupati,” tegas Alex.