Penundaan Proses Hukum Berpotensi Menyandera Cakada Jika Terpilih

Jakarta: Langkah aparat penegak hukum (APH) untuk menunda proses hukum bagi calon kepala daerah (cakada) dinilai juga dapat berimplikasi pada hal lain. Kasus yang ditunda prosesnya itu berpeluang menyandera cakada bila terpilih.

"Biar bagaimanapun kasus itu akan menjadi masalah di kemudian hari bagi calon jika terpilih. Yang bersangkutan akan tersandera dan itu membahayakan," kata Anggota Komisi III DPR Santoso saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 4 September 2024.

Menurut Santoso, kondisi itu juga dapat membahayakan APBD. Cakada terpilih dikhawatirkan mengambil anggaran dari APBD untuk diberikan ke APH agar mendapat kompensasi.

"Kenapa APBD-nya ikut terpengaruh? Karena calon terpilih untuk terhindar dari kasus yang menjeratnya bisa saja menawarkan APBD-nya untuk dilakukan oleh penegak hukum sebagai kompensasi agar kasusnya tidak naik," ujar Santoso.