Pemerintah Diminta Realistis Naikkan Harga BBM Subsidi

Jakarta: Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pemerintah bersikap logis dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah tingginya harga minyak mentah dunia akibat konflik Iran-Israel.

Fahmy menyebut konflik tersebut berpotensi menaikan harga minyak dunia. Alasannya, lokasi konflik berada di sekitar Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan global. Jika selat itu ditutup, jalur supply chain minyak dunia akan terganggu dan menghambat pasokan minyak.

Adapun, harga minyak dunia akan melambung tinggi. Pada perdagangan Rabu, 17 April 2024, minyak dunia acuan Brent naik 0,11 persen di level USD90,08 per barel.

Dalam kondisi ketidakpastian harga minyak dunia saat ini, pemerintah diharapkan jangan melempar janji kepada rakyat dengan menjamin bahwa harga BBM subsidi tidak dinaikkan hingga Juni 2024.

"Pemerintah jangan menjadi pemberi harapan palsu (PHP). Sebaiknya mengambil keputusan realistis soal BBM. Kalau harga minyak dunia di atas USD100 per barel, harga BBM subsidi sebaiknya dinaikkan," ungkap Fahmy dalam keterangan resmi, Rabu, 17 April 2024.

Sebagai net-importer, kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia, bahkan berpotensi di atas asumsi ICP (Indonesian Crude Price) APBN 2024 yang ditetapkan sebesar USD82 per barrel.
 

Baca juga: Pemerintah Punya Dua Opsi Tangani Kenaikan Harga Minyak, Apa Itu?

 

Beban subsidi bakal bengkak

Menurutnya jika harga BBM pertalite dan solar tidak dinaikkan, maka beban subsidi dan kompensasi BBM lewat anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan membengkak.

Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia akan semakin menguras devisa negara untuk membiayai impor BBM. Hal ini berujung pada pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang sudah menembus Rp16.100 per USD.

Namun di satu sisi, konsekuensi dari kenaikan harga BBM subsidi ialah memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat.

"Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada dilema dalam penetapan harga BBM di dalam negeri," jelas Fahmy.