Kerawanan Pemilu di Sleman Diantisipasi Sesuai IKP Bawaslu

Sleman: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan langkah antisipasi menyusul wilayah tersebut masuk kategori kerawanan tinggi pada pemilu 2024. Hal itu menyusul hasil survei Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu pusat.

"Kami melakukan upaya pencegahan sesuai dengan dimensi kerawanan yang ada di IKP Bawaslu pusat," kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Kamis, 24 Agustus 2023.

Arjuna mengatakan langkah yang dilakukan menyesuaikan dimensi penilaian IKP yang dikeluarkan Bawaslu, yakni soal penyelenggaraan dan kontestasi. Ia mengatakan saat proses pembuatan IKP tersebut pihaknya terlibat dalam memasok data mengenai sejumlah peristiwa yang terjadi saat pemilu.

"IKP tersebut dipotret berdasarkan pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Itu ada indikatornya masing-masing," ujar Komisioner Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman ini.

Dalam konteks penyelenggaraan, pihaknya menyebut sempat menjelaskan mengenai masalah pemenuhan hak pilih hingga sengketa Pemilu 2019. Selain itu, pada dimensi kontestasi, informasi yang diberikan yakni temuan hoaks dan kampanye bernada SARA pada Pilkada 2020.
 

Baca juga: Bawaslu Antisipasi Surat Suara Sudah Tercoblos

Ia mengungkapkan upaya yang dilakukan yakni pencegahan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Ia meminta komisi menindaklanjuti semua masukan Bawaslu, termasuk untuk memenuhi hak pemilih.

"Misalnya, di Sleman (saat pemilu) sering kekurangan surat suara. Kalau bisa dipetakan sekarang. Kami komunikasikan terus dengan KPU persoalan ini," ujarnya.

Hal yang masih berkaitan dengan itu yakni penyediaan TPST khusus. Sampai saat ini, Arjuna melanjutkan, data pemilih yang akan menggunakan hak suara di TPS khusus sekitar 10 ribuan. Padahal, katanya, potensi mahasiswa maupun pemegang hak pilih yang akan menggunakan suaranya di TPS khusus bisa mencapai ratusan ribu.

"Kami ingin ada dukungan regulasi dari pusat agar pemilih bisa menggunakan hak suaranya. Kami juga membuka layanan pemegang hak pilih yang masuk masuk daftar pemilih," jelas dia.

Selain itu, Arjuna juga mengajak masyarakat maupun pendukung pasangan tertentu berkampanye dengan sehat. Artinya, jangan sampai menggunakan cara apa pun untuk mendapatkan simpati ataupun suara publik.

"Kami mengajak masyarakat atau pendukung mengedepankan kampanye sehat, tidak saling serang, tapi saling empati bersama. Kami juga awasi bersama melibatkan sejumlah stakeholder di bawah," imbuhnya.