Kepentingan Nasional Diminta Diutamakan dalam Proyek Geospasial

Jakarta: Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengutamakan kepentingan nasional terkait pengadaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah. Target utama tender ini adalah memproduksi data dasar geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.

"Yang jelas, mestinya memprioritaskan kepentingan nasional ya. Kita sendiri dulu (nasional), nanti partner-nya siapa, apakah dari China atau yang lain silahkan, itu terbuka. Karena yang penting kita ini, Indonesia jelas akan mencari partner yang strategis dan menguntungkan Indonesia sendiri” papar Irsan melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 November 2025,” papar Irsan melalui keterangan tertulis, Kamis, 20 November 2025.

Anggota Fraksi NasDem DPR itu menegaskan, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Sebab, proyek itu memiliki urgensi besar untuk menyediakan data dasar yang akurat bagi perencanaan ruang, pengelolaan wilayah, serta penentuan potensi sumber daya alam.

"Itu menjadi suatu kemaksimalan progres untuk kita mengetahui tata ruang dan segalanya, untuk menjadi data yang konkrit," ungkap Irsan.

Baca juga: Komisi I Sebut Proyek Geospasial Harus Dikawal Ketat

Dengan adanya ketersediaan data tersebut, pemerintah bisa memastikan potensi sebuah wilayah. Baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. 

"Jadi tidak menebak-nebak agar itu menjadi suatu wilayah yang memiliki cadangan atau potensi-potensi kekayaan alam yang ada di seluruh kepulauan Indonesia,” sebut legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II itu.

Maka, Irsan mengingatkan BIG agar mencari mitra kerja strategis yang menguntungkan Indonesia. “Jangan sampai rahasia sumber daya alam kita diketahui negara lain,” ujar Irsan.

Ilustrasi peta Indonesia. Foto: satupeta.go.id.

Selain itu, Irsan mengaku belum mendengar informasi potensi tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan Tiongkok. Diharapkan, BIG memberikan menyampaikan klarifikasi terkait desas-desus tersebut.

“DPR belum menerima informasi tersebut. Kami harap BIG bisa menjelaskannya dalam RDP dengan Komisi XII DPR mengingat urgensi kepentingan Indonesia yang besar dalam proyek ini,” ucap Irsan.

Proyek geospasial menjadi perhatian publik karena terkait kedaulatan data Indonesia. Sebab, perusahaan asal Tiongkok berpotensi memenangkan tender yang dibiayai dari soft loan Bank Dunia dengan anggaran USD238 juta atau Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.