Universitas Jayabaya Raih Akreditasi Unggul, Serukan Evaluasi Kebijakan PTN Mandiri

Jakarta: Universitas Jayabaya resmi meraih predikat Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Capaian ini dinilai sebagai bentuk pengakuan tertinggi terhadap mutu institusi, tata kelola, serta daya saing kampus di tingkat nasional.

Ketua Yayasan Universitas Jayabaya, Moestar Putrajaya, menyatakan pencapaian tersebut merupakan hasil konsistensi budaya mutu yang telah dibangun kampus swasta tertua di Jakarta itu selama puluhan tahun.

"Ini bukan sekadar label, tapi refleksi dari budaya mutu yang kami jaga selama ini sebagai kampus swasta tertua di Jakarta yang telah menghasilkan ribuan alumni yang bermanfaat bagi bangsa," ujar Moestar di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Meski demikian, Moestar turut menyuarakan keprihatinan atas kebijakan kemandirian keuangan perguruan tinggi negeri (PTN), terutama melalui skema Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), yang dinilainya menimbulkan ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi.

Ia menyoroti peluang PTN-BH membuka jalur mandiri berbiaya tinggi, namun tetap menerima subsidi dan fasilitas dari negara. "Negara seharusnya menjamin keadilan akses pendidikan, bukan justru menciptakan ketimpangan antar lembaga," tegasnya.

Moestar bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mempertimbangkan pencabutan kebijakan tersebut. “Kebijakan yang memberi PTN hak menentukan tarif seperti swasta, tapi tetap mendapat subsidi, patut dipertanyakan secara etis dan konstitusional,” ujarnya.
 

Baca: Tiga Murid Gagal Masuk Sekolah Rakyat Gegara Tak Bisa Pisah dari Ortu

Senada, Rektor Universitas Jayabaya Fauzi Hasibuan menyebut kebijakan PTN-BH sebagai ancaman nyata terhadap kelangsungan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.

“Swasta diminta bersaing di lapangan miring. Ini bukan reformasi, ini dekonstruksi. Banyak kampus swasta kecil sudah kesulitan bertahan,” kata Fauzi.

Ia mengingatkan, sekitar 70 persen perguruan tinggi di Indonesia merupakan kampus swasta. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka PTS berisiko kehilangan calon mahasiswa karena terserap oleh PTN.

"Kalau semua mahasiswa diarahkan ke PTN, kampus swasta bisa mati pelan-pelan. Jangan tunggu semuanya gulung tikar baru ada intervensi," ujarnya.

Di luar Pulau Jawa, sekitar 80 persen kampus merupakan PTS yang menjadi tulang punggung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kelas menengah bawah dan wilayah yang belum terjangkau PTN.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2024 mencatat, dari total 8,7 juta mahasiswa di Indonesia, sekitar 5,2 juta di antaranya mengenyam pendidikan di PTS.

"PTS bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menyerap tenaga kerja akademik dan non-akademik dalam jumlah besar. Tapi sekarang justru dikorbankan oleh kebijakan yang tak berpihak," ujar Fauzi.

Ia juga mendesak Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) untuk mengambil sikap tegas terhadap kebijakan PTN-BH. "APTISI harus berdiri tegak. Kalau perlu turun ke jalan, Jayabaya siap demo. Ini soal masa depan pendidikan tinggi swasta," ujarnya.

Kendati menghadapi tantangan berat, Universitas Jayabaya tetap melanjutkan agenda transformasi menuju teaching university bertaraf Asia Tenggara.

Fauzi menyebut pihaknya tengah menyiapkan reformasi kurikulum berbasis teknologi dan digital yang akan mulai diterapkan dalam enam bulan ke depan. Selain itu, manajemen kampus juga akan diperbarui agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masa depan.

"Semua harus bertransformasi – cara pikir, pola manajemen, hingga pendekatan terhadap mahasiswa dan dosen," kata dia.

Fauzi menutup pernyataannya dengan ajakan kepada pemerintah untuk lebih membuka ruang dialog dengan PTS dalam merumuskan arah pendidikan tinggi nasional.

"Pemerintah tidak bisa terus-menerus memanjakan PTN. Kampus swasta punya kontribusi besar, dan harus diberi ruang yang adil," pungkasnya.