Ancaman PHK Makin Menguat, Nasib Industri Padat Karya di Ujung Tanduk

Jakarta: Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan gelombang pengurangan tenaga kerja di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Menurut dia, keberlanjutan tren ini sangat bergantung pada dinamika ekonomi global, termasuk hasil negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

AS selama ini menjadi salah satu pasar utama bagi produk industri padat karya Indonesia, seperti tekstil dan alas kaki. Jika daya saing produk-produk tersebut melemah di pasar AS akibat kebijakan tarif impor, memiliki efek domino yang dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan di dalam negeri.

"Pengurangan tenaga kerja di tengah situasi ekonomi seperti sekarang bukanlah kondisi ideal. Apalagi, jika terus terjadi di sektor padat karya yang seharusnya menjadi penopang penyerapan tenaga kerja," ungkap Yusuf kepada Media Indonesia, dikutip Sabtu, 9 Agustus 2025.

Berdasarkan data Sakernas BPS yang diolah Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 pekerja dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Sebanyak 255.874 pekerja dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode tersebut. 

Yusuf menjelaskan, melihat kinerja industri tekstil dalam beberapa tahun terakhir, besar kemungkinan sektor ini akan terdampak pengurangan tenaga kerja lebih besar. Tekanan tersebut dipicu oleh kombinasi faktor, mulai dari menurunnya daya saing akibat banjir produk impor murah hingga perlambatan ekonomi global.

Menurut dia, penurunan daya saing yang diperparah oleh serbuan produk murah dari luar negeri membuat posisi industri tekstil kian terjepit. "Akibatnya, PHK di sektor ini semakin besar," ucap Yusuf.

Yusuf menambahkan PHK dalam skala besar, bukan hanya persoalan ketenagakerjaan. Dampaknya merembet pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah, terutama di wilayah yang perekonomiannya bergantung pada industri padat karya.

Karena itu, pemerintah perlu mewaspadai risiko ini dengan serius. "PHK besar bisa memberikan efek terhadap berbagai aspek termasuk didalamnya kemampuan konsusmi. Jadi, wajar pemerintah perlu mewaspadai hal ini," kata Yusuf mengingatkan.
 

Baca juga: Hampir 1 Juta Pekerja Indonesia Terkena PHK, Industri Tekstil Paling Banyak

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Kondisi sektor TPT semakin kritis

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menegaskan sektor TPT telah lama berada dalam tekanan berat. Persaingan global yang ketat, ketergantungan pada bahan baku impor, dan lemahnya perlindungan pasar domestik membuat krisis di sektor ini semakin dalam. 

"Pengurangan ratusan ribu pekerja menunjukkan kondisi sudah berada di tahap kritis dan membutuhkan langkah luar biasa," beber Mirah.

Meskipun masih ada penciptaan lapangan kerja baru, jumlahnya belum cukup untuk menyerap angkatan kerja baru maupun korban PHK. Pasar tenaga kerja nasional dianggap belum kembali stabil.

Mirah menegaskan menghadapi situasi ini, diperlukan langkah konkret dan segera dari pemerintah, antara lain ntervensi langsung di sektor TPT. Pemberian insentif khusus seperti relaksasi pajak, subsidi energi, dan percepatan restrukturisasi industri diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan tenaga kerja.

Lalu, mendorong perbaikan iklim usaha dan perlindungan industri dalam negeri. Penguatan kebijakan proteksi terhadap produk lokal serta pengetatan impor tekstil ilegal atau murah.

Terakhir, adanya revitalisasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja dengan menghubungkan pelatihan vokasi dengan sektor-sektor potensial agar korban PHK dapat beralih ke industri yang sedang tumbuh.