Hampir 1 Juta Pekerja Indonesia Terkena PHK, Industri Tekstil Paling Banyak

Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
 
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 939.038 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 sektor usaha berdasarkan klasifikasi KBLI.
 
Pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja tercatat tumbuh sebanyak 523.383 orang. Dengan demikian, secara total terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 orang.
 
"Pengurangan tenaga kerja tersebut paling banyak terjadi di sektor tekstil," ujar Ristadi dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat, 8 Agustus 2025.
 
Ia menilai ancaman gelombang PHK masih akan terus membayangi apabila barang-barang impor murah terus membanjiri pasar domestik, apalagi di tengah menurunnya tingkat konsumsi dalam negeri.
 
Penurunan ini tidak hanya terjadi pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga belanja pemerintah terhadap industri barang dan jasa yang aktivitas bisnisnya bergantung pada permintaan domestik.
 

Baca juga: Tren PHK Bikin Kelas Menengah Indonesia Terus Menyusut

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Pemerintah kudu serius tutup celah importir nakal

 
Untuk itu, KSPN meminta agar revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, khususnya terkait pengetatan dan pengendalian impor, dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Hal ini untuk menutup celah importir nakal.
 
"Pengendalian impor harus berjalan on the track. Tutup celah peluang oknum importir yang mengakalinya," tegas Ristadi.
 
Selain itu, KSPN mendorong pemerintah meningkatkan belanja kepada industri barang dan jasa dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Langkah ini diyakini dapat menggerakkan rantai pasok nasional dari hulu ke hilir, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
 
"Apalagi, menurut data BPS, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan masih relatif kecil," tukas Ristadi.