Jelang Voting di PBB, Netanyahu Tegaskan Tak Boleh Ada Negara Palestina

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah anggota pemerintahannya kembali menegaskan penolakan terhadap pembentukan negara Palestina menjelang pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB hari Senin ini terkait rancangan resolusi rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Amerika Serikat (AS).

Rancangan resolusi itu akan menindaklanjuti kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas yang ditengahi Presiden AS Donald Trump, dengan memberikan dukungan Dewan Keamanan untuk pembentukan administrasi transisi serta kehadiran pasukan keamanan internasional sementara di wilayah Gaza yang porak-poranda.

Berbeda dari draf sebelumnya, versi terbaru resolusi tersebut menyebut potensi pembentukan negara Palestina di masa mendatang, sesuatu yang sepenuhnya ditentang oleh pemerintah Israel.

“Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” ujar Netanyahu dalam rapat kabinet di hari Minggu.

Netanyahu telah lama menolak kemerdekaan Palestina, dengan alasan bahwa pembentukan negara Palestina akan dianggap sebagai hadiah bagi Hamas dan pada akhirnya menciptakan negara pimpinan Hamas yang lebih besar tepat di perbatasan Israel.

Netanyahu menghadiri rapat kabinet itu usai mendapat tekanan dari anggota koalisi, termasuk Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang menuduhnya gagal merespons gelombang pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Barat.

“Segera rumuskan respons tegas yang menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina di tanah milik negeri kita,” desak Smotrich dalam unggahannya di X.

Berbicara dalam rapat kabinet, Netanyahu menegaskan kembali bahwa penolakan Israel terhadap negara Palestina “tidak berubah sedikit pun.” Ia menambahkan bahwa selama puluhan tahun ia telah menahan setiap upaya menuju pembentukan negara Palestina, dan tidak terpengaruh tekanan eksternal maupun internal.

“Saya tidak membutuhkan afirmasi, cuitan, atau ceramah dari siapa pun,” tegasnya.

Tekanan terhadap Israel meningkat selama perang di Gaza. September lalu, setelah Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, Netanyahu mengecam langkah itu sebagai “hadiah” bagi Hamas.

Menteri-menteri Israel lainnya juga menyuarakan penolakan terhadap negara Palestina, meski tidak secara langsung menyinggung rancangan resolusi tersebut.

“Kebijakan Israel jelas: tidak akan ada negara Palestina yang didirikan,” tulis Menteri Pertahanan Israel Katz di X.

Menteri Luar Negeri Gideon Saar turut menyatakan bahwa Israel “tidak akan menyetujui pendirian negara teror Palestina di jantung Tanah Israel.”
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebut identitas Palestina sebagai sebuah “rekayasa.”

Fase pertama kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS telah menghasilkan pembebasan 20 sandera Israel terakhir yang masih hidup serta hampir seluruh 28 sandera yang tewas dan ditahan kelompok militan Palestina. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina dan mengembalikan 330 jenazah.

Baca juga:  AS Desak DK PBB Setujui Rencana Perdamaian Gaza Versi Trump