AS Mundur sebagai Mediator Negosiasi Perdamaian Perang Ukraina

Washington DC: Amerika Serikat menyatakan tidak lagi akan bertindak sebagai mediator utama dalam negosiasi perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam konferensi pers di Washington D.C. pada Kamis, 1 Mei 2025.

"Gaya kita akan berubah, metodologi kita dalam berkontribusi akan berubah, bahwa kita tidak lagi akan menjadi mediator," ujar Bruce, mengutip laman resmi Departemen Luar Negeri AS, Kamis, 1 Mei 2025.

Menurut Bruce, meskipun AS tetap berkomitmen membantu proses perdamaian dan akan melakukan apa yang bisa dilakukan, namun kini giliran pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyampaikan dan mengembangkan proposal konkret tentang bagaimana konflik ini akan berakhir. Ia menegaskan bahwa proses mediasi secara langsung oleh AS tidak akan lagi menjadi strategi utama.

"Kini saatnya mereka [Ukraina dan Rusia] harus menyampaikan dan mengembangkan gagasan konkret tentang bagaimana konflik ini akan berakhir. Itu akan menjadi tanggung jawab mereka," tegas Bruce.

Bruce juga menegaskan bahwa AS tidak lagi akan "terbang keliling dunia begitu saja" untuk menjadi perantara dalam negosiasi.

"Kami tidak akan lagi terbang keliling dunia hanya untuk memediasi pertemuan; sekarang ini adalah urusan antara dua pihak tersebut," ujar Bruce.

Keputusan ini didukung oleh Wakil Presiden JD Vance yang mengatakan bahwa kini sudah waktunya kedua pihak mencapai kesepakatan.

"Sekarang menjadi tugas mereka untuk menyepakati dan menghentikan konflik brutal ini," ujarnya dalam wawancara di Fox News.
 

Baca Juga: AS dan Ukraina Akhirnya Sepakati Perjanjian Mineral, Ini Isinya

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memperingatkan bahwa jika tidak ada terobosan signifikan, AS harus meninjau kembali berapa banyak waktu yang masih akan dicurahkan untuk konflik ini.

"Ini bukan perang kita," tegas Rubio.

Langkah AS ini datang setelah kegagalan sejumlah inisiatif gencatan senjata serta dinamika baru dalam kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Presiden Trump, dalam berbagai pernyataannya, telah mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik kini menjadi tanggung jawab kedua negara yang bersengketa.

Meski begitu, AS tetap menunjukkan dukungan terhadap Ukraina melalui langkah-langkah lain, termasuk pengesahan pendanaan besar untuk rekonstruksi dan investasi pascaperang. Salah satu contohnya adalah pendirian U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund yang diumumkan pada 30 April 2025.

Kesepakatan mineral yang ditandatangani antara AS dan Ukraina pada pekan terakhir April juga menjadi sinyal kuat dukungan ekonomi dan pertahanan. Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal menyebut bahwa perjanjian ini akan membantu meningkatkan sistem pertahanan udara Ukraina dan mendukung rekonstruksi nasional.

"Kesepakatan ini akan memungkinkan kami untuk lebih melindungi langit kami berkat sistem pertahanan udara Amerika," ujarnya.