Pemkot Bandung dan KPK Perkuat Sistem Pengawasan untuk Cegah Korupsi

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Upaya ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandung pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menyampaikan hasil evaluasi menunjukkan terdapat dua sektor yang menjadi perhatian utama dalam pembenahan, yakni pengadaan barang dan jasa serta jual beli pengaruh (trading in influence). Kedua sektor tersebut dinilai paling rentan terhadap potensi praktik korupsi sehingga perlu penguatan sistem pengendalian internal yang lebih ketat.

"Kami jadikan hasil ini sebagai bahan introspeksi agar sistem pengawasan kita semakin kuat dan seluruh ASN semakin sadar akan pentingnya integritas," kata Dharmawan di Hotel Arya Duta, Kota Bandung, Selasa, 21 Oktober 2025.
 

Baca: Efisiensi Anggaran, Pemkot Bekasi Sewa Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas

Sementara Kasatgas Wilayah II KPK, Arif Nur Cahyo, memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkot Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya komitmen yang ditunjukkan sudah baik, namun masih terdapat ruang perbaikan yang perlu terus ditingkatkan.

"Kami melihat komitmen Pemerintah Kota Bandung sudah baik, tapi masih ada ruang yang perlu ditingkatkan, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa serta area jual beli pengaruh,” jelas Arif.

Arif menegaskan KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Bandung, untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

"Kami berharap kerja sama antara KPK dan Pemerintah Kota Bandung terus berjalan baik, sehingga Bandung dapat menjadi contoh praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ungkap Arif.

Melalui sinergi antara Pemkot Bandung, Inspektorat Kota Bandung, dan KPK, diharapkan upaya peningkatan integritas ASN dan perbaikan sistem pengawasan dapat berjalan secara berkesinambungan. 

"Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Bandung sebagai kota yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik," ujar Arif.