Pemprov Sumut-MUI Teken Piagam Kesepahaman soal Pembangunan Masyarakat

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumut menandatangani piagam kesepahaman tentang terwujudnya pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Piagam ini merupakan hasil Musyawarah Kerja MUI Sumut yang diselenggarakan pada 21-23 Desember 2024.

“Pada dasarnya Pemprov Sumut memerlukan peran tokoh agama dalam mendukung pembangunan di Sumut. Sinergisitas serta kebersamaan akan membuat suasana Sumut harmoni," kata Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumatra Utara, Selasa, 14 Januari 2025.

Fatoni mengusulkan marbot masjid dan guru ngaji agar didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, melalui program dari BPJS, mereka akan mendapatkan asuransi.

Fatoni membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan. Saat itu, marbot dan guru ngaji didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan nama tenaga kerja sosial keagamaan.

“Tenaga kerja formal dan informal perlu mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, karena peran ulama ini sangat penting tentunya,” ucap Fatoni.
 

Baca Juga:  Pemerintah Kabupaten/Kota Tak Terapkan PBG, Mendagri Bakal Kirim 'Surat Cinta'

Sementara itu, Ketua Umum MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengapresiasi pertemuan dengan Pj Gubernur Sumut. Dia mengatakan terdapat sejumlah poin yang disampaikan kepada Pj Gubernur Sumut tentang hasil musyawarah MUI Sumut.

Maratua menyebut setelah melakukan musyawarah, biasanya MUI dan pemerintah akan membuat satu pernyataan sikap. MUI, kata dia, mengambil peran sebagai pembina dan pemelihara kehidupan umat, terutama dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak, serta memosisikan MUI sebagai mitra pemerintah, sehingga hubungan MUI dan pemerintah saling bekerja sama, melengkapi, dan saling mendukung.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan tentang dukungan Pemprov Sumut kepada para ulama, marbot masjid, serta meminta dukungan Pemprov Sumut terlaksananya fatwa yang telah dikeluarkan MUI,” kata dia.

Pertemuan itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut Basarin Yunus Tanjung, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Juliadi Zurdani Harahap, dan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy. Kemudian, Wakil Ketua Umum MUI Sumut Ardiansyah, Sekretaris Umum MUI Sumut Asmuni, Bendahara Umum MUI Sumut Sotar Nasution, dan Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumut Irwansyah.