DIM Revisi KUHAP belum bisa Dibuka

Jakarta: Daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari pemerintah, belum bisa dibuka. DIM diungkap saat Komisi III DPR rapat bersama.

"Ya tentu saja kami belum (rapat) bersama pemerintah," kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

Pihaknya masih berupaya mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait KUHAP. Sehingga, revisi KUHAP yang disahkan nanti sesuai harapan publik.

"Karena itu harapannya Komisi III bisa dibantu oleh teman-teman di luar parlemen. Sehingga kemudian hukum acara pidana kita itu bisa sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia," ujar Nasir.