Eks Penyidik Dorong KPK Segera Periksa Ridwan Kamil Terkait Korupsi Pengadaan Iklan di BJB

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan KPK harus bertindak tegas untuk segera memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk. Sehingga, tidak ada kesan tebang pilih.

“Agar tidak terkesan tebang pilih, KPK sebaiknya segera periksa Ridwan Kamil. Pemeriksaan Ridwan Kamil begitu penting karena KPK sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya,” kata Yudi saat konfirmasi Media Indonesia, Senin, 9 Juni 2025.

Menurut dia, pengusutan kasus korupsi pengadaan di BJB tak menunjukkan perkembangan yang berarti. Padahal, kasus ini yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan.

“Oleh karena itu, saya ini mewanti-wanti KPK agar pemeriksaan Ridwan Kamil setidaknya walau belum masuk pokok perkara kasus korupsi BJB, namun bisa dimulai dari dokumen atau barang yang disita dari rumah RK,” jelas mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu.

Yudi menekankan sikap transparansi dari KPK diperlukan untuk menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap Lembaga Antirasuah. KPK jangan bertele-tele dalam menetapkan tersangka, sehingga terkesan tebang pilih dan ada pihak yang diistimewakan.

“Sampai saat ini, tentu publik bersabar dan percaya proses penyidikan KPK. Namun sampai kapan? Mengulur-ulur pemeriksaan RK bukan jalan keluar yang baik,” tegas dia.
 

Baca Juga:  Gandeng Dirjen Pajak, KPK: Kasus Korupsi BJB Bukan Cuma Iklan

Yudi menilai jika RK tak kunjung diperiksa justru akan menjadi bola liar dan membuat publik menuduh KPK mengistimewakan mantan wali kota Bandung itu.

“Nanti KPK dipersepsikan takut sama RK atau mengistimewakan, oleh karena itu kita sekali lagi, RK harus diperiksa minimal sebagai saksi,” ujar dia.

Untuk menghindari tuduhan-tuduhan tidak perlu, yang wajib dilakukan KPK adalah harus memberi penjelasan kepada publik terkait barang-barang yang disita dalam mengusut perkara ini, misalnya apa saja yang disita di kediaman RK dan kaitannya dengan perkara apa.

“Bahkan, KPK sudah menyita aset berupa motor. Ini publik perlu (mendapat) penjelasan dari mana asal motor tersebut. Apakah ada yang memberikan atau dia membeli. Jika membeli sendiri dari mana asal uangnya,” ujar Yudi.

KPK juga harus mengumumkan kepada publik secara jelas terkait hal-hal seperti pelanggaran yang dilakukan RK. Lalu, ke mana mengalirnya dana rasuah yang tergolong non-budgetary tersebut.

“Saya berharap KPK segera menuntaskan kasus BJB dengan segera menahan para tersangka dan mengembangkan perkara ini ke tersangka lainnya,” ujar dia.